AS Perluas Sanksi Keuangan Iran dan Krisis BBMMelanda Teheran

Departemen Keuangan Amerika Serikat memperluas sanksi keuangan terhadap jaringan perbankan Iran pada Jumat, 28 Agustus 2026, bersamaan dengan memburuknya krisis pasokan bensin yang memicu penutupan stasion pengisian bahan bakar umum di Teheran.

Langkah tegas Washington diambil melalui Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dengan mengusulkan pemutusan akses perbankan koresponden Banque Misr cabang Uni Emirat Arab dari lembaga keuangan AS. Lembaga tersebut terdeteksi memproses transaksi sekitar 1,8 miliar dolar AS untuk 103 perusahaan yang terhubung dengan jaringan perbankan bayangan Iran sejak Januari 2024 hingga Juni 2026.

Selain pemblokiran lembaga keuangan, Office of Foreign Assets Control (OFAC) menjatuhkan sanksi kepada Manajer Umum Bank Melli Iran cabang Dubai, Reza Mohammad Taeedi, serta perusahaan Kameng Trading Limited yang berbasis di Hong Kong. Penindakan ini merupakan bagian dari kampanye "Operation Economic Outcast" yang diluncurkan sejak 24 Agustus 2026 atas perintah Presiden Donald Trump untuk memutus aliran dana militer Iran.

Pemerintah Iran langsung menyampaikan penolakan keras terhadap langkah hukum dan tekanan ekonomi yang diluncurkan pihak otoritas Washington tersebut.

Kementerian Luar Negeri Iran mengecam kampanye sanksi AS yang diperluas tersebut sebagai "terorisme negara" dan mendesak negara-negara lain untuk tidak menerapkannya.

Di dalam negeri, Iran menghadapi defisit pasokan bensin harian sebesar 14 hingga 15 juta liter, dengan konsumsi mencapai 135 juta liter per hari sementara produksi domestik hanya 120 juta liter. Upaya menutupi kekurangan melalui impor bahan bakar dari Rusia terhambat akibat blokade maritim AS, serangan Ukraina pada kilang Rusia, serta penutupan jalur Laut Kaspia.

Kelangkaan bensin berdampak langsung pada layanan transportasi umum dan aplikasi online di Teheran, Alborz, South Khorasan, dan Razavi Khorasan. Tarif layanan transportasi daring seperti Snapp dilaporkan melonjak drastis hingga lebih dari tiga kali lipat karena kelangkaan armada yang beroperasi.

Seorang warga Teheran mengeluhkan kesulitan mobilitas akibat gangguan pasokan bahan bakar yang kian meluas di wilayah ibu kota.

"Stasiun pengisian bahan bakar sangat padat, GPS tidak berfungsi, dan Anda tidak bisa bekerja untuk Snapp. Tarif naik, tetapi tidak ada pengemudi yang menerima pesanan. Kami dibiarkan tanpa uang dan tanpa bensin," kata warga Teheran tersebut.

Warga di wilayah Mashhad mengkritik kelangkaan tersebut dan menganggap pemerintah sengaja membatasi pasokan sebelum memberlakukan kenaikan harga resmi.

"Ketika mereka ingin menaikkan harga minyak goreng, mereka bilang tidak ada. Ketika mereka ingin menaikkan harga beras, mereka bilang tidak ada. Tapi setelah harga naik, semuanya tersedia. Sekarang giliran bensin," kata seorang warga Mashhad.

Warga lain menduga ada upaya rekayasa distribusi untuk menekan masyarakat agar memaklumi penyesuaian harga bensin di tingkat konsumen.

"Banyak stasiun pengisian bahan bakar yang tutup atau tidak punya bensin untuk didistribusikan," ujar seorang warga Teheran.

Kelangkaan yang kian parah di wilayah pemukiman padat penduduk juga memicu kekhawatiran masyarakat akan dampak kenaikan harga yang tak terhindarkan.

"Setengah dari stasiun pengisian bahan bakar di Pakdasht tidak memiliki bensin dan sisanya sangat padat. Mereka mencoba memaksa orang untuk menerima harga bensin yang lebih tinggi," kata seorang warga setempat.

Pemerintah Iran kini mempertimbangkan tiga opsi kebijakan: membatasi pasokan sesuai kapasitas produksi dalam negeri, mengurangi kuota subsidi, atau mengalihkan sistem kuota dari kendaraan ke individu. Namun, penggunaan cadangan bensin strategis nasional yang terus dikuras dalam beberapa pekan terakhir diperkirakan akan habis dalam hitungan minggu jika tidak ada perubahan kebijakan.