AS Luncurkan Sanksi Baru Iran Amid Kekhawatiran Dampak Finansial Global

Pemerintah Amerika Serikat meluncurkan kampanye sanksi ekonomi baru bertajuk Operation Economic Outcast terhadap Iran pada Senin (24/8/2026), di tengah kekhawatiran dampak terhadap stabilitas sistem keuangan global. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengonfirmasi bahwa Washington menerapkan tindakan tegas terhadap lima sektor utama ekonomi Iran, yakni aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan pelayaran. Sanksi tersebut menyasar hampir 60 entitas, individu, dan kapal yang dituduh membantu jaringan perdagangan minyak Iran di Uni Emirat Arab, Hong Kong, Singapura, Swiss, Eropa, dan China.

Bessent menjelaskan alasan penerapan sanksi secara bertahap saat menanggapi pertanyaan wartawan mengenai penundaan pemberlakuan tindakan tegas tersebut.

"Mengapa saya harus mengguncang sistem keuangan global?" kata Bessent, dilansir dari Fars News Agency. Langkah Washington yang menyasar jaringan bisnis internasional tersebut juga dipastikan berlaku tanpa mengecualikan lembaga keuangan di negara besar manapun.

"Mengapa saya harus mengguncang sistem keuangan global?" kata Bessent. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Bessent sebelumnya mengumumkan langkah ekonomi Washington dalam wawancara media.

"Hari perhitungan ekonomi," kata Bessent, merujuk pada operasi finansial terhadap Teheran. Bessent mengklaim bahwa tindakan tersebut menjadi langkah terbesar yang diambil Washington dalam memutus arus dana Teheran. "Serangan finansial terbesar," kata Bessent.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh jalur ekonomi utama Republik Islam Iran akan dibatasi secara menyeluruh.

"Urat nadi ekonomi," kata Bessent. Peringatan turut diarahkan kepada negara-negara yang memiliki hubungan bisnis serta kemitraan ekonomi aktif dengan Teheran. "Tertutupnya setiap jalur menuju kemakmuran yang berkelanjutan," kata Bessent.

Ia menambahkan bahwa setiap pihak yang menyokong Teheran akan menanggung dampak dari isolasi ekonomi tersebut.

"Urat nadi keuangan," kata Bessent. Langkah tersebut diklaim sebagai kelanjutan dari penanganan militer dan program nuklir Iran yang sebelumnya diunggah Bessent di media sosial X.

"Melumpuhkan kemampuan militer Iran, menghancurkan hampir 100 persen pabrik militernya, dan mengubur program nuklirnya," kata Bessent. Ia kembali mengaitkan kebijakan baru tersebut dengan ambisi Washington untuk melumpuhkan posisi Teheran.

"Serangan finansial terbesar yang pernah dilancarkan terhadap musuh," kata Bessent. Kebijakan baru Amerika Serikat mendapatkan penolakan tajam dari pejabat pemerintah serta Kementerian Luar Negeri Iran. Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional Kazem Gharibabadi mempertanyakan konsistensi klaim pencapaian militer AS dengan peluncuran sanksi ekonomi baru melalui akun X pribadinya.

"Pak Bessent, narasi Anda tidak masuk akal. Anda mengatakan kemampuan militer Iran telah ‘dibongkar’, 100 persen pabrik militernya ‘dihancurkan’, dan program nuklirnya ‘dikubur’. Namun untuk menghadapi Iran yang sama, Amerika Serikat kini membutuhkan ‘serangan finansial terbesar dalam sejarah’ dan pengerahan ‘seluruh lembaga serta kewenangan’ yang dimilikinya," kata Gharibabadi.

Gharibabadi menilai langkah Washington tersebut mengindikasikan kegagalan strategi yang diterapkan sebelumnya. "Ini kemenangan atau pengakuan atas kekalahan Amerika Serikat?" kata Gharibabadi. Ia kembali menegaskan kejanggalan narasi Washington yang mengerahkan seluruh instrumen finansialnya terhadap negara yang diklaim telah dilumpuhkan.

"Tuan Bessent! Narasi Anda tidak masuk akal. Anda mengatakan kemampuan militer Iran telah ‘dibongkar,’ 100 persen pabrik militernya telah ‘dihancurkan,’ dan program nuklirnya ‘dikubur’; namun, untuk Iran ini, ‘serangan finansial terbesar’ dan mobilisasi ‘semua lembaga dan otoritas AS’ telah menjadi perlu," kata Gharibabadi.

Ia kembali melontarkan pertanyaan atas hasil dari strategi yang diambil pemerintah Amerika Serikat. "Apakah ini kemenangan, atau pengakuan kekalahan Amerika?" kata Gharibabadi.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei menyoroti histori panjang tekanan ekonomi Amerika Serikat dalam konferensi pers mingguan. "Lihat sejarah lima dekade ini. Kita tidak boleh terlalu mudah terjebak oleh judul-judulnya, mulai dari sanksi yang melumpuhkan, tekanan maksimum, hingga perang ekonomi. Semuanya mengejar satu tujuan, yaitu memaksa sebuah bangsa yang telah memutuskan untuk berdiri di atas kakinya sendiri agar menyerah dan melepaskan hak-haknya," kata Baghaei.

Baghaei menggarisbawahi komitmen rakyat Iran untuk tidak tunduk pada tekanan sanksi luar negeri. "Bangsa Iran akan kembali menunjukkan bahwa dalam mempertahankan hak-haknya, mereka tetap teguh dan tidak akan mundur," kata Baghaei. Ia menilai retorika ancaman sanksi terbaru tersebut mencerminkan posisi defensif pihak Washington.

"Retorika ini berasal dari keputusasaan yang dihadapi pihak Amerika," kata Baghaei.

Baghaei juga menyoroti ketidakpastian dalam proses penetapan kebijakan luar negeri pemerintah Amerika Serikat. "Situasi ini menunjukkan ketidakstabilan dan ketidakajegan dalam pembuatan kebijakan di Amerika," kata Baghaei. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengumumkan rentetan tindakan ekonomi lanjutan terhadap Teheran.

"Operasi ekonomi paling menghancurkan," kata Trump.

Ia mengklaim langkah tersebut akan menempatkan Iran dalam tingkatan isolasi baru. "Perang ekonomi dan isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Trump.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memberikan peringatan tertulis melalui media sosial X mengenai kegagalan sanksi tersebut. "Gagal," kata Araghchi.

Di samping sanksi finansial, analisis dari Defense Priorities sebagaimana dimuat The New York Times menyoroti dilema kawasan Selat Hormuz, tempat lalu lintas minyak menyusut dari 20 juta barel menjadi 5 juta barel per hari tanpa izin eksplisit Teheran. Direktur Program Timur Tengah Defense Priorities Rosemary Kalanick menilai Presiden Trump harus menghadapi kenyataan terkait keterbatasan militer di kawasan tersebut. "Trump harus menghadapi kenyataan," kata Kalanick.

Ia menambahkan bahwa pembukaan kembali jalur pelayaran vital tersebut memiliki konsekuensi kompromi bagi pihak Washington.

"Selat itu harus dibuka kembali, bahkan jika hal tersebut berarti Iran mengenakan pungutan atas lalu lintas yang melintasinya," kata Kalanick. Kalanick menyimpulkan bahwa kemampuan taktis Iran membuat operasi pengawalan militer AS berisiko tinggi dan mahal bagi pasar global. "Iran dapat memproduksi senjata semacam itu dengan murah dan dalam jumlah yang tidak terbatas," kata Kalanick.