Iran Ancam Hentikan Ekspor Minyak Teluk Buntut Sanksi Baru AS

Pemerintah Iran mengancam akan menghentikan seluruh pengiriman ekspor minyak dari kawasan Teluk jika negara-negara tetangga ikut serta mendukung sanksi ekonomi terbaru yang diberlakukan oleh Amerika Serikat pada Rabu (26/8/2026). Ancaman tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei menyusul langkah Washington yang meluncurkan tekanan ekonomi baru berjuluk "Operation Economic Outcast" setelah negosiasi damai mengalami jalan buntu. "Jika mereka memulai tindakan semacam itu, kami tidak akan membiarkan satu tetes minyak pun melintasi Teluk," kata Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

Rezaei menegaskan bahwa Teheran bakal menganggap negara mana pun yang mendukung operasi ekonomi Amerika Serikat (AS) sebagai musuh dan tidak segan mengganggu ekspor energi regional.

"Minyak tidak akan bisa keluar melalui Selat Hormuz ataupun Teluk Persia," ucap Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Kantor berita Tasnim melaporkan bahwa jalur pengangkutan minyak alternatif di luar kawasan Teluk juga terancam menjadi target serangan jika konfrontasi militer dan ekonomi terus meningkat.

Tekanan dari Washington dipertegas oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang memaparkan rencana pemberlakuan sanksi sekunder untuk memutus seluruh pendapatan Teheran dari sektor minyak, aset digital, teknologi, emas, penerbangan, hingga pelayaran. "Jika mereka memfasilitasi transaksi dan menjadi bagian dari ekosistem yang mengubah minyak Iran menjadi uang, menjadi alat penindasan, maka mereka akan menjadi sasaran," kata Scott Bessent, Menteri Keuangan AS.

Departemen Keuangan AS mencatat sanksi baru tersebut langsung menyasar 60 individu, perusahaan, dan kapal di berbagai negara termasuk Uni Emirat Arab, Hong Kong, China, Singapura, hingga kawasan Eropa. Di sisi lain, laporan Axios menyebutkan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah memberitahukan kepada para sekutu bahwa Washington saat ini tidak berencana meluncurkan serangan militer baru dan lebih mengandalkan tekanan ekonomi. Teheran merespons situasi ini dengan mengapresiasi dukungan dari mitra dagang utamanya, China, yang secara tegas menolak sanksi sepihak AS tanpa mandat Dewan Keamanan PBB.

"Kemitraan strategis komprehensif Iran-China berakar pada rasa saling menghormati, kerja sama saling menguntungkan, dan visi bersama untuk dunia multipolar. Hubungan ini tidak memerlukan izin siapa pun," kata Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran.

Ketegangan ini menempatkan China dalam dilema besar mengingat negara tersebut membeli lebih dari 80 persen minyak jalur laut Iran menurut data Kpler, sekaligus masih membutuhkan akses ke sistem transaksi keuangan berbasis dolar AS. Sebagai langkah antisipasi atas potensi sanksi AS, Beijing mulai memperkuat Sistem Pembayaran Lintas Negara (CIPS) untuk mengurangi ketergantungan pada infrastruktur keuangan yang dikuasai Washington. "Ini adalah instrumen lindung nilai geopolitik," kata Peter Alexander, Direktur Pelaksana Perusahaan Penasihat Z-Ben di Shanghai.

Alexander menilai perkembangan sistem pembayaran CIPS merupakan bentuk diversifikasi keuangan strategis Beijing di tengah eskalasi konflik geopolitik.

"Beijing bahkan belum mulai mengambil sikap keras terhadap Amerika," kata Peter Alexander, Direktur Pelaksana Perusahaan Penasihat Z-Ben di Shanghai. Ekonom Senior The Economist Intelligence Unit Tianchen Xu menambahkan bahwa dominasi dolar membuat langkah pemutusan akses bank-bank China oleh AS menjadi tindakan berisiko tinggi bagi kedua belah pihak.