Refleksi Ekonomi 5,29% di Tengah HUT RI Badai PHK Beban Fiskal dan Agenda Reorientasi APBN

Refleksi Ekonomi 5,29% di Tengah HUT RI: Badai PHK, Beban Fiskal, dan Agenda Reorientasi APBN

Penulis : Nicholas Martua Siagian *) 18 Aug 2026 | 10:54 WIB

Nicholas Martua Siagian, Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia/Mahasiswa Pascasarjana FHUI/Alumnus Kebangsaan Lemhannas RI. (Ist.)

JAKARTA, Investor.id — Bulan Agustus selalu menjadi momentum reflektif bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2026, Republik Indonesia memasuki usia ke-81 tahun, momentum di mana seharusnya kemerdekaan tidak sekadar dimaknai sebagai bertambahnya usia bangsa kita, tetapi juga sebagai ikhtiar terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebab, ukuran kemerdekaan pada akhirnya bukan hanya berapa lama bangsa ini berdiri, melainkan seberapa jauh negara mampu memastikan rakyat memperoleh pekerjaan layak, daya beli yang terjaga, dan kehidupan yang makin sejahtera.

Di bulan kemerdekaan ini, kita juga baru saja mendengarkan data terbaru yang menunjukkan bahwa perekonomian nasional masih mencatatkan pertumbuhan yang relatif kuat “secara angka”. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh sebesar 5,29% secara tahunan (year-on-year/yoy). Pada periode yang sama, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.552,1 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan mencapai Rp3.576,2 triliun.

Sekilas, capaian tersebut menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam jalur yang baik-baik saja. Namun, jika dicermati lebih dalam, terdapat sinyal perlambatan yang perlu mendapat perhatian serius. Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2026 tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan I-2026 yang mencapai 5,61%. Penurunan laju pertumbuhan ini mengindikasikan mesin-mesin penggerak ekonomi belum sepenuhnya pulih dan masih menghadapi berbagai tekanan, baik dari faktor domestik maupun global.

Beberapa waktu lalu, saya berbincang dengan pedagang mi ayam kaki lima di Kuningan, Jakarta Selatan. Ia mengaku daya beli masyarakat kini menurun. Meski harga bahan baku dan biaya operasional naik, ia tetap menjaga kualitas dan mempertahankan harga Rp15.000 per porsi. Namun, penjualannya turun dari sekitar 70 menjadi kurang dari 50 mangkuk per hari. Cerita sederhana ini menunjukkan tekanan ekonomi bukan lagi sekadar angka dalam statistik, melainkan sudah terasa di tingkat akar rumput. Jika pelemahan daya beli mulai dirasakan di Jakarta, daerah dengan ruang ekonomi yang lebih terbatas tentu menghadapi tekanan lebih berat. Pemerintah perlu melihat kenyataan ini bukan semata sebagai kritik, melainkan sebagai persoalan dapur dan meja makan masyarakat yang mulai terdampak.

Beban Fiskal

Angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi belum sepenuhnya tercermin dalam kondisi riil masyarakat. Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih terjadi di berbagai sektor menunjukkan adanya jarak antara kinerja makroekonomi dan kualitas kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi semestinya tidak berhenti pada peningkatan angka PDB, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja lebih luas, produktif, dan berkelanjutan serta menjaga daya beli masyarakat. Ketika pertumbuhan tercatat positif, tetapi PHK masih terjadi, pertanyaan mendasarnya adalah: siapa yang sesungguhnya menikmati pertumbuhan tersebut?

Jika dibaca lebih dalam, salah satu penopang pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2026 berasal dari konsumsi pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut disebut sebagai salah satu faktor yang menopang aktivitas ekonomi. BPS mencatat konsumsi pemerintah tumbuh hingga 15,97% yoy pada periode tersebut. Angka ini menunjukkan besarnya peran belanja pemerintah dalam menopang pertumbuhan.

Namun, kondisi tersebut sekaligus menjadi bahan evaluasi. Ketika pertumbuhan makin bertumpu pada konsumsi pemerintah, efektivitas belanja negara menjadi sangat menentukan. Fiskal tidak boleh sekadar terserap, tetapi harus menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang nyata bagi perekonomian. Di tengah berbagai persoalan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) dan pelaksanaan MBG yang masih perlu diperkuat, muncul pertanyaan penting: sejauh mana setiap rupiah belanja negara benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, produktivitas, dan daya beli?

Persoalan lain terlihat dari struktur ketenagakerjaan. Mengutip Leonard AL Cahyoputra, tambahan pekerja informal mencapai sekitar 1,16 juta orang, lebih tinggi dibandingkan tambahan pekerja formal yang berada di kisaran 740 ribu orang. Dengan demikian, hampir enam dari sepuluh penduduk bekerja masih menggantungkan kehidupan pada sektor informal.

Angka tersebut tidak sekadar berbicara mengenai statistik ketenagakerjaan, tetapi menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi perluasan pekerjaan formal yang produktif, stabil, dan memberikan perlindungan sosial. Jika pertumbuhan ekonomi terus berlangsung tanpa diikuti transformasi struktur pekerjaan, kita berisiko memiliki pertumbuhan yang kuat secara statistik, tetapi rapuh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Data terbaru per Mei 2026 menunjukkan, 7,22 juta penduduk usia kerja masih menganggur, dan sekitar 14,31% atau 1.033.182 orang di antaranya merupakan lulusan sarjana terapan hingga doktoral. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak semata-mata terletak pada kualitas tenaga kerja, tetapi juga pada terbatasnya ruang ekonomi untuk menyerap mereka.

Program Maganghub Kemnaker yang menjadi salah satu respons pemerintah patut diapresiasi. Namun, magang pada dasarnya merupakan stimulus jangka pendek, bukan solusi struktural. Apalagi, ketika insentif pemagangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kebijakan tersebut memiliki keterbatasan fiskal dan tidak otomatis menciptakan lapangan kerja permanen.

Karena itu, pemerintah perlu bergerak lebih jauh: membangkitkan kembali industri yang lesu, mendorong investasi melalui deregulasi, memperbaiki iklim usaha, dan melakukan reformasi struktural ketenagakerjaan. Sebab, persoalan pengangguran tidak akan selesai hanya dengan memperbanyak program magang. Yang dibutuhkan adalah ekonomi kembali tumbuh, industri kembali bergerak, dan investasi yang mampu menciptakan pekerjaan nyata.

Maka, janganlah lagi ketergantungan pada sektor publik, karena hanya akan menghambat inovasi di sektor swasta, bahkan menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya. Jangan lagi pekerjaan bertumpu pada sektor publik karena mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam bidang-bidang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Agar fiskal tidak lagi tersedot hanya untuk belanja pegawai dan belanja operasional.

Selain itu, hari ini saya harus berkata jujur bahwa ekonomi daerah benar-benar sedang “ngos-ngosan”. Aktivitas ekonomi di berbagai daerah terasa kering kerontang, bahkan seperti berada dalam kondisi mati suri. Pemerintah pusat memang telah merespons persoalan ini dengan menyuntikkan anggaran sebesar Rp18,9 triliun bagi pemerintah daerah yang mengalami kekurangan anggaran. Stimulus tersebut diharapkan dapat menjangkau 546 pemerintah daerah, terutama untuk mengatasi persoalan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sejumlah daerah mulai kesulitan memenuhinya.

Namun, pertanyaan lebih mendasar perlu diajukan: apakah APBD hari ini mulai berubah menjadi sekadar “anggaran penggajian”? Jika sebagian besar ruang fiskal daerah habis untuk belanja pegawai, lalu berapa persen sesungguhnya APBD yang dapat digunakan untuk menghadirkan pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat? Karena itu, persoalan hari ini bukan sekadar bagaimana menambah anggaran, melainkan bagaimana mengarahkan anggaran agar lebih produktif dan berdampak langsung bagi rakyat.

Reorientasi APBN

Di tengah besarnya beban fiskal yang harus ditanggung negara, mulai dari rencana pembayaran utang KDMP dengan total kredit mencapai Rp240 triliun, besarnya anggaran MBG, beban pembangunan IKN, hingga pengambilalihan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), pemerintah juga masih dihadapkan pada berbagai komitmen pembiayaan program dari periode sebelumnya hingga pemerintahan saat ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reorientasi fiskal menjadi kebutuhan mendesak, agar APBN tidak berhenti sebagai instrumen untuk membiayai birokrasi dan berbagai kewajiban negara, tetapi kembali menjadi mesin pembangunan ekonomi yang produktif.

Kondisi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur semata-mata dari besaran pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan yang tercipta mampu menghasilkan lapangan kerja berkualitas, memperkuat sektor-sektor produktif, meningkatkan daya beli, dan memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas. Karena itu, peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum yang tepat untuk mengevaluasi kembali arah kebijakan ekonomi nasional, termasuk efektivitas pengelolaan fiskal melalui APBN.

Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Bangkitlah negeriku.

*) Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia/Mahasiswa Pascasarjana FHUI/Alumni Kebangsaan Lemhannas RI.

Editor: Happy Amanda Amalia

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Semarak HUT RI ke-81, éL Hotel Bandung Gelar Upacara hingga Perlombaan

Rupiah Menguat di HUT RI ke-81, Ini Pendorongnya

Cara Pertamina Rayakan Hari Kemerdekaan

Songkok BHS dan Atlas, Jejak Produk Lokal di Istana Sejak 2019

Pemerintah Tebar Sejumlah Insentif untuk Redam Badai PHK

InveStory 4 menit yang lalu Refleksi Ekonomi 5,29% di Tengah HUT RI: Badai PHK, Beban Fiskal, dan Agenda Reorientasi APBN Peringatan 81 tahun Kemerdekaan RI menjadi momentum mengevaluasi arah kebijakan ekonomi nasional, termasuk efektivitas pengelolaan APBN.

Market 17 menit yang lalu Harga Emas Gagal Tembus Level Penting, Koreksi Lebih Dalam Mengintai Harga emas hari ini berpotensi terkoreksi lebih dalam setelah gagal menembus level penting

Market 37 menit yang lalu Siloam (SILO) Berencana Akuisisi 14 Rumah Sakit Senilai Rp 6,9 Triliun Siloam International Hospitals (SILO) berencana akuisisi 14 perusahaan yang memiliki properti rumah sakit senilai total Rp 6,9 triliun.

National 37 menit yang lalu Pesona Wastra Nusantara Semarakkan Peringatan HUT ke-81 RI di Abu Dhabi Semarak HUT ke-81 RI di Abu Dhabi diwarnai keindahan wastra Nusantara dan perayaan 50 tahun hubungan diplomatik RI-UEA.

Market 51 menit yang lalu Laba Bersih Emiten Grup Bakrie Melonjak, Ini Pemicunya Laba bersih Energi Mega Persada (ENRG), emiten Grup Bakrie, melejit 27% menjadi US$ 45,23 juta pada semester I-2026. Ini pemicunya.

Market 57 menit yang lalu 5 Saham Melonjak Tajam, 3 Mentok ARA IHSG hari ini melesat 1,11% pada sejam perdagangan. 5 saham melonjak tajam dan masuk daftar top gainers, ada 3 yang mentok ARA