Delapan Fraksi DPR Setujui Bahas Lanjutan RUU APBN 2027

Delapan fraksi DPR RI menyetujui pembahasan lebih lanjut terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 18 Agustus 2026, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi, dilansir dari Detik Finance.

Fraksi PDIP menyoroti target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,9% yang harus diikuti dengan peningkatan pendapatan rakyat, lapangan kerja formal, pemerataan pembangunan, dan produktivitas. PDIP juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 242 triliun agar tepat sasaran dan manfaat.

"Fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanjaan negara tahun anggaran 2027 sesuai dengan mekanisme yang berlaku," ujar Budi Sulistyono dari PDIP.

Fraksi Nasdem yang diwakili Charles Meikyansah menyatakan setuju pembahasan RUU APBN 2027 diteruskan. Mereka menilai target pertumbuhan ekonomi 6% cukup optimis dan realistis, namun menuntut lima prasyarat fundamental termasuk pembongkaran kartel logistik dan efisiensi birokrasi untuk menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ke level 5,3-5,5.

Nasdem juga mengkhawatirkan penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan kekayaan negara yang dipisahkan setelah pengalihan dividen BUMN kepada BPI Danantara. Mereka menilai perlu kebijakan dividen yang jelas, transparan, dan mekanisme pelaporan yang kuat kepada DPR.

"Fraksi Partai Nasional menyatakan menyetujui RUU APBN beserta nota keuangan dibahas lebih lanjut," kata Charles Meikyansah.

Selain PDIP dan Nasdem, Fraksi Gerindra, PKB, Golkar, PKS, PAN, dan Demokrat juga menyatakan dukungan untuk pembahasan RUU APBN 2027 ke tahap berikutnya.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi akan disampaikan pada rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026. Hal ini merujuk keputusan rapat konsultasi tanggal 29 Juni 2026 antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi.

"Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 29 Juni 2026, tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya akan dilaksanakan pada rapat paripurna DPR RI hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026," ujar Saan Mustopa.