Prabowo Tinjau Karhutla Kalbar dan Minta Perda Bakar Lahan Direvisi

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jalan A Yani III, Desa Limbung, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026) pukul 13.20 WIB. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan darurat gambut di lapangan yang dipicu oleh lonjakan ratusan titik api.

Prabowo turun ke lokasi tanpa mengenakan masker di tengah kabut asap tipis dan parit gambut yang mengering. Ia didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang juga tidak memakai masker.

Sebelum turun ke lapangan, Kepala Negara memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Posko Satgas Udara, Lanud Supadio. Rapat tersebut digelar untuk mendengarkan laporan situasi terkini dan menentukan strategi pemadaman terpadu.

"Baik, terima kasih, Saudara-saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Prabowo menegaskan pentingnya data riil di lapangan guna mengambil langkah taktis pencegahan menyebarnya kebakaran ke area pemukiman dan lahan produktif.

"Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi?" ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan pemaparan mengenai lonjakan titik panas yang terdeteksi melalui pemantauan satelit.

"Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat," kata Asrianus Bulo, Tenaga Ahli Kepala BNPB Brigjen (Purn).

Asrianus melaporkan bahwa pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir mencatat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat. Secara kumulatif pada periode 17–19 Agustus 2026, pemantauan Satelit NASA-MODIS/Terra-Aqua SIPONGI Kementerian Kehutanan mendeteksi total 750 titik panas di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Usai peninjauan, Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan instruksi Presiden terkait penataan regulasi pembukaan lahan oleh masyarakat di daerah rawan kebakaran.

"Ya ada memang di dalam Perda baik di Kalbar kalau di Kalteng juga ada Perdanya yang memang memungkinkan (membuka lahan dengan dibakar), memungkinkan tetapi sekali lagi sebetulnya bukan berarti kemudian diperbolehkan ya," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Prasetyo menambahkan bahwa Presiden memerintahkan revisi atas Peraturan Daerah yang memperbolehkan pembakaran lahan berbasis kearifan lokal, serta memfasilitasi alat berat sebagai solusinya.

"Itu kan kearifan lokal yang menurut tadi di dalam rapat juga disepakati bahwa yang yang pertama diminta untuk itu Perda tersebut kalau bisa dilarang, disesuaikan," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Pemerintah berencana menambah unit ekskavator untuk membantu masyarakat mengolah lahan tanpa pembakaran. Kebijakan ini sejalan dengan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2026 tentang Larangan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar.

"Jadi ekskavator-ekskavator yang itu diperlukan untuk membuka lahan tadi juga sudah diputuskan oleh Bapak Presiden untuk nanti akan ada perkuatan atau penambahan alat-alat berat untuk nantinya membantu masyarakat kalau ingin membuka lahan dengan harapan tidak membuka lahan dengan cara melakukan atau membakar," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan komitmen pemerintah untuk menerapkan sanksi hukum tegas bagi pihak yang melanggar larangan pembakaran lahan tersebut.

"KLH/BPLH berkomitmen penuh untuk menghentikan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar," kata Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup.

Operasi terpadu pengendalian karhutla saat ini mengerahkan 12.880 personel gabungan dari TNI, Polri, Manggala Agni, BNPB, BPBD, dan relawan di tiga provinsi prioritas. Penanganan didukung oleh operasi pemadaman darat, pembuatan sumur bor, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dijadwalkan kembali berlangsung pada 23–27 Agustus 2026.