Pakar dan Pemerintah Bahas Peran State Capitalism di Indonesia

Sejumlah ekonom, akademisi, dan pembuat kebijakan mendiskusikan peluang serta risiko penguatan peran negara atau state capitalism dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada ajang Economic Frontline 2026 di Jakarta, Rabu (29/7/2026), sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Penguatan peran negara ini terlihat dari berbagai program strategis nasional seperti hilirisasi industri, pembentukan Danantara, hingga penguatan BUMN di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Chairman Soemitro Economic Forum Harryadin Mahardika membuka diskusi dengan mempertanyakan pandangan umum mengenai intervensi negara yang sering dinilai tidak efisien.

"Kita bisa melihat hal ini di China, di mana negara lebih entrepreneurial, mengarahkan kebijakan dan investasinya untuk membangun industri-industri baru," kata Harryadin Mahardika, Chairman Soemitro Economic Forum.

Harryadin menambahkan bahwa akademisi Ha-Joon Chang pernah memaparkan bagaimana negara maju kerap melarang negara berkembang menggunakan kebijakan intervensi pasar yang dahulu mereka gunakan.

Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung menekankan bahwa keterlibatan negara dalam sektor ekonomi merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945. Menurut Rocky, langkah ini adalah pilihan historis yang berlandaskan nilai sosial dan lingkungan.

Dari sudut pandang akademis, Peneliti LPEM Universitas Indonesia Jahen Fachrul Rezki menilai intervensi negara diperlukan untuk mengatasi masalah yang tidak bisa ditangani oleh pasar swasta secara mandiri.

"Contohnya, state punya rencana mengembangkan suatu sektor. Swasta nggak bisa bekerja sendiri. Swasta butuh orang yang menjadi wasit yang mengatur segalanya untuk bisa berjalan.

Nah, di situlah fungsi state capitalism. Tapi hanya sampai batas tertentu. State nggak perlu bekerja di semua lini bisnis," kata Jahen Fachrul Rezki, Peneliti LPEM Universitas Indonesia.

Jahen mengusulkan model hybrid state capitalism agar pemerintah tetap hadir memberikan ruang bagi sektor swasta, sebagaimana diterapkan di Korea Selatan, China, dan Singapura.

"Kombinasi ini yang kita perlu pastikan agar negara tetap hadir. Jadi ketika masyarakat membutuhkan peran negara mereka di sana, tapi di saat yang sama juga masyarakat bisa ikut berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari perekonomian itu," kata Jahen Fachrul Rezki, Peneliti LPEM Universitas Indonesia.

Di sisi lain, Direktur Celios Bhima Yudhistira memberikan catatan kritis terkait risiko kemunculan praktik rente dan meminta pemerintah menetapkan indikator keberhasilan di luar pertumbuhan ekonomi semata.

Merespons berbagai masukan tersebut, Juru Bicara Urusan Ekonomi Pemerintah Fithra Faisal Hastiadi menegaskan bahwa kehadiran negara bertujuan untuk menghilangkan inefisiensi serta membangun institusi ekonomi yang inklusif.

"Saya melihat bagaimana Presiden Prabowo itu pragmatis yang praktis. Ini sesuai dengan amanah konstitusi, yang paling penting adalah bagaimana mencegah negara gagal. Negara gagal itu, karena memberikan yang paling banyak untuk yang paling besar.

Padahal yang kita butuhkan adalah rules of equity, memberikan yang paling banyak untuk yang paling sedikit. Fokus utama pemerintah saat ini adalah membangun institusi ekonomi yang inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas," kata Fithra Faisal Hastiadi, Juru Bicara Urusan Ekonomi Pemerintah.