Prabowo Pertimbangkan Pengadilan Ad Hoc Usut Direksi BUMN Bermasalah

Presiden Prabowo Subianto membuka opsi pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bermasalah selama 30 tahun terakhir, Jumat (14/8/2026). Langkah ini disuarakan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Rencana pertimbangan tersebut muncul akibat sorotan Kepala Negara terhadap buruknya tata kelola dan efisiensi di tubuh perusahaan pelat merah. Prabowo menilai masih terdapat jajaran manajemen BUMN yang menjalankan operasional tanpa rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

"BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi," ucap Prabowo.

Sikap tegas terhadap persoalan manajerial lembaga usaha milik negara tersebut mendorong wacana penegakan hukum khusus melalui mekanisme peradilan ad hoc.

"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin," lanjut Prabowo.

Di sisi lain, mekanisme penyelesaian tata kelola BUMN tersebut tetap membuka ruang pengampunan bagi pihak jajaran direksi yang kooperatif. Kesempatan tersebut disiapkan bagi jajaran pengurus yang bersedia mengakui kesalahan pengelolaan secara terbuka.

"Tapi saya juga akan menghadap majelis, saya akan menghadap DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat dan yang mengakui," tutur Prabowo.

Keputusan akhir mengenai penetapan regulasi pemberian amnesti khusus tersebut diserahkan sepenuhnya kepada lembaga legislatif.

"Nah ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," kata Prabowo.