Prabowo Perintahkan Panglima TNI dan Kapolri Usut Tambang Ilegal

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus penyelewengan penutupan 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Penegasan tersebut disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 dan Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, serta DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Langkah penutupan seribu tambang ilegal tersebut telah dilakukan sejak akhir tahun lalu, namun Presiden meminta jajaran aparat penegak hukum tidak berhenti pada tindakan penghentian operasi saja.

"Akhir tahun lalu kita tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri usut," kata Presiden Prabowo Subianto.

Presiden mengaku heran atas maraknya keberadaan tambang ilegal tersebut dan menekankan pentingnya keberanian pimpinan dalam menertibkan jajaran di bawahnya.

"Masa 1.000 tambang Pejabat TNI dan Polri nggak tahu. Kapolri dan panglima, usut! Untuk apa negara kasih pangkat kalau mereka, kalau tidak bisa tertibkan.

Saya bicara atas nama rakyat, ini wakil-wakil rakyat di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani tertibkan anak buahnya," tegas Presiden Prabowo Subianto.

Meskipun mengaku kerap merasa sedih ketika harus mencopot pangkat personel TNI-Polri yang gagal menindak pelanggaran, Presiden menegaskan kebijakan negara harus tetap berdasar pada kepentingan masyarakat luas.

"Saya sadar, saya disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan menentukan kebijakan. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Saya minta benar-benar Panglima dan Kapolri usut! Tidak mungkin 1.000 tambang ilegal berjalan tanpa pejabat kepolisian," tandas Presiden Prabowo Subianto.