Prabowo Instruksikan TNI dan Polri Usut 1000 Tambang Ilegal

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung. Instruksi tersebut disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), dilansir dari Detik iNET.

"1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung, 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang pejabat TNI dan Polri nggak tahu?" kata Prabowo.

Prabowo mempertanyakan efektivitas fungsi penegakan hukum terhadap maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut.

"Untuk apa negara kasih pangkat dan jabatan kalau tidak bisa tertibkan ini," ujar Prabowo.

Berdasarkan data GISACT Geo-Intelligence Solution, sejumlah tambang ilegal di Bangka terdeteksi terbengkalai tanpa proses pemulihan lahan. Hasil pemantauan analisis indeks tanah periode 2015-2024 menunjukkan tingkat aktivitas tambang ilegal berdampak pada lingkungan kategori rendah sebesar 17,50%, sedang 36,57%, dan tinggi 6,59%.

Dampak penambangan ilegal ini memicu kerusakan kawasan hutan yang luas di wilayah Pulau Bangka.

"Hasil analisis menunjukkan bahwa kerusakan vegetasi terbesar terjadi di kawasan hutan utara, tengah, dan selatan Pulau Bangka. Secara keseluruhan, luas kawasan hutan yang terdampak mencapai 1.253,36 km²," kata GISACT.

Aktivitas tambang ilegal tersebut memicu krisis air bersih serta penurunan densitas vegetasi yang mengganggu ketahanan pangan dan ekosistem regional. Kasus serupa terjadi di wilayah Amazon, Rumania, dan Nigeria, di mana pencemaran bahan kimia pertambangan merusak sumber air baku, pertanian, dan kesehatan masyarakat.