Prabowo Minta Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Pembaruan data perekonomian nasional melalui Sensus Ekonomi 2026 dinilai menjadi krusial untuk menentukan akurasi kebijakan serta penyusunan APBN. Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), dilansir dari Detik Finance.

Metode penghitungan aktivitas perekonomian Indonesia tercatat belum mengalami pembaruan selama lebih dari satu dekade terakhir.

"Saya mendapat laporan, sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing, atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita," kata Prabowo.

Pelaksanaan sensus yang berlangsung hingga akhir Agustus ini mengerahkan sekitar 251.000 petugas di seluruh desa di Indonesia. Prabowo menjamin bahwa seluruh data masyarakat yang dihimpun BPS tidak akan digunakan untuk kepentingan pemungutan pajak atas kekayaan pribadi.

"Saya minta agar saudara-saudara sekalian yang mendengarkan saya pada siang hari ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan," beber Prabowo.

Pengaruh pendataan PDB terlihat pada asumsi RAPBN 2027 yang memperkirakan nilai PDB sebesar Rp27.987 triliun. Pembiayaan senilai Rp671,2 triliun memproyeksikan defisit anggaran di angka 2,40 persen terhadap PDB.

"Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai Rp 27.987 triliun. Jika pembiayaan sebesar Rp 671,2 triliun,maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB.Jika ternyata PDB kita lebih besar, maka defisit kita lebih kecil," tutup Prabowo.