Pemerintah Siapkan Rp 31 Triliun Angkat Guru PPPK Paruh Waktu

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 31 triliun untuk mengalihkan status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai tahun 2027, sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8/2026), dilansir dari Detikcom.

Langkah pengalihan status tersebut ditujukan bagi para guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag). Proses pengangkatan tenaga pendidik ini akan dijalankan secara bertahap dalam jangka waktu tiga tahun ke depan.

Pengalokasian dana berskala besar ini dipastikan tidak akan mengguncang stabilitas keuangan negara pada tahun mendatang. Mekanisme pembiayaan dilakukan melalui skema relokasi anggaran yang telah diperhitungkan secara matang oleh pemerintah pusat.

"Untuk PPPK yang paruh waktu menjadi penuh waktu pemerintah pusat, itu anggarannya sekitar Rp 31 triliun, kita sudah siapkan," kata Purbaya.

Langkah ini diambil guna memberikan jaminan kepastian kerja bagi para tenaga pendidik yang selama ini berstatus paruh waktu. Skema bertahap ini diharapkan membuat para guru dapat fokus menjalankan tugas mengajar tanpa mengkhawatirkan keberlanjutan status kepegawaian mereka.

"Jadi itu kita harapkan memberi kepastian kepada para guru pekerja PPPK. Jadi nggak usah khawatir lagi ke depan," jelas Purbaya.

Rencana penataan kepegawaian ini juga mencakup pengalihan status guru menjadi ASN pusat serta pembukaan peluang bagi PPPK penuh waktu untuk menjadi PNS melalui seleksi bertahap mulai 2027. Selain itu, pendaftaran formasi guru baru tetap dibuka tahun ini dengan tahapan seleksi yang akan dimulai secara berkala pada 2027.

"Pemerintah bersama DPR terus mengusahakan penataan status kepegawaian guru PPPK agar lebih memberikan kepastian dan mendukung keberlanjutan layanan pendidikan," kata Atip, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.