Pemerintah Rancang Insentif dan Harga Motor Listrik Nasional

Pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran senilai Rp3 triliun untuk mendanai program insentif pembelian sepeda motor listrik produksi dalam negeri dengan besaran Rp3 juta per unit untuk sasaran hingga satu juta unit.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/8/2026), bahwa program ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, keterbatasan kapasitas produksi industri domestik dinilai membuat target satu juta unit sulit tercapai pada 2026.

"Oh iya, itu programnya. Sama. Jadi satu juta itu pasti enggak habis tahun ini kalau kita lihat," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Purbaya menyebut kapasitas pabrik nasional saat ini masih terbatas, bahkan ada yang hanya memproduksi 20.000 unit per tahun. Pemerintah memproyeksikan realisasi penjualan motor listrik berinsentif hingga akhir 2026 hanya mencapai sekitar 100.000 unit.

"Itu masih kita lihat apakah daya serapnya cukup tahun ini untuk menyerap semua uang itu. Kayaknya sih enggak. Kapasitas produksi sepeda motor nasional belum sampai satu juta. Ada yang cuma 20.000 (per pabrik per tahun)," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Anggaran Rp3 triliun tersebut lebih rendah dari rencana awal yang mencapai Rp5 triliun. Purbaya memperkirakan penyerapan anggaran insentif sampai akhir tahun ini hanya berada pada tingkat optimal untuk 100.000 unit.

"Saya pikir paling (optimal serapan insentif) 100.000 (unit) sampai akhir tahun," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Menanggapi kebijakan tersebut, Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) menekankan pentingnya kepastian waktu pelaksanaan agar industri dapat menyesuaikan rencana produksi. Nilai insentif Rp3 juta ini juga tercatat lebih rendah dibanding program sebelumnya yang sebesar Rp5 juta per unit.

PR & Event Executive Aismoli Riniwaty Sinaga menyampaikan pada Kamis (20/8/2026) bahwa efektivitas kebijakan dapat terbatas jika baru berjalan mendekati akhir tahun. Hal ini disebabkan adanya prosedur administrasi dan penyelesaian anggaran tahun berjalan.

"Bagi kami, (kebijakan) itu adalah satu kepastian. Ada Rp 3 juta, kapan? Kalau diumumkan, kami tinggal mengikuti kapan mulai dijalankan," ujar Riniwaty Sinaga, PR & Event Executive Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia.

Aismoli mencatat penjualan sepeda motor listrik sempat mencapai 77.000 unit pada 2024, namun menurun sekitar 23 persen pada 2025 saat insentif dihentikan. Pihaknya berharap syarat insentif dibuka untuk seluruh produsen yang berinvestasi di Indonesia berdasarkan indikator terukur seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

"Kalau September (2026) baru dijalankan, rasanya tidak efektif. Karena proses bantuan pembelian itu ada administrasi yang harus dilakukan di awal ataupun di akhir dengan mata anggaran tahun ini juga untuk penyelesaiannya," kata Riniwaty Sinaga, PR & Event Executive Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia.

Riniwaty menegaskan bahwa regulasi yang pasti menjadi landasan utama bagi pelaku usaha dalam mengembangkan rantai pasok dan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia.

"Yang paling penting bagi kami adalah kepastian kebijakan. Kepastian kebijakan inilah yang membuat investasi yang dilakukan industri itu bisa konsisten," kata Riniwaty Sinaga, PR & Event Executive Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia.

Ia menambahkan, pengembangan industri kendaraan roda dua listrik perlu difokuskan pada penguatan ekosistem nasional, bukan sekadar mendorong satu merek atau pabrik tertentu.

"Peluang motor listrik nasional itu bukan bicara merek, tipe, atau satu pabrik, tetapi bicara platform dan ekosistem. Ini yang kami tunggu," kata Riniwaty Sinaga, PR & Event Executive Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia.

Selain insentif tunai, Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan transisi melalui opsi tukar tambah (trade-in) motor bensin ke motor listrik. Pemerintah bekerja sama dengan Danantara untuk menyiapkan skema pendukung seperti penurunan bunga cicilan hingga fasilitas tanpa uang muka (DP).

Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menyoroti potensi penghematan biaya operasional harian yang mencapai 50 hingga 70 persen bagi pengguna motor listrik dibanding kendaraan berbahan bakar minyak.

"Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan pakai motor bensin, penghematannya minimal 50 persen, pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50 persen, bahkan bisa sampai 70 persen di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin, karena ini sudah kebutuhan dunia. Jadi ada namanya carbon tax.

Di kota-kota besar, seperti di Beijing, enggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning saja, yang, yang masih masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Presiden menambahkan bahwa pemerintah sedang merancang skema teknis agar masyarakat dapat menyerahkan kendaraan lama untuk mendapatkan unit baru dengan penambahan biaya yang terjangkau.

"Tapi, tenang saja. Kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa, bisa tukar tambah.

Kau setor motor yang lama dapat motor baru. Ya, tambah dikit, lah. Iya, kan?

Kalau TNI Polri maunya enggak bayar saja terus," ungkap Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Ketua Umum Aismoli Budi Setiyadi menilai mekanisme tukar tambah perlu disertai pengawasan ketat. Motor BBM yang diserahkan konsumen sebaiknya langsung dihancurkan (scrapping) agar tidak kembali beredar di pasar kendaraan bekas.

"Jadi artinya motor yang lama itu mungkin dihargai berapa, kemudian harga motor lama itu diberikan untuk motor listrik," kata Budi Setiyadi, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia.

Budi menegaskan bahwa pemusnahan unit lama menjadi kunci utama agar target pengurangan konsumsi BBM nasional dapat tercapai secara efektif.

"Tapi motor lamanya itu tidak dijual lagi, mungkin langsung di-scrapping gitu, tidak boleh digunakan lagi gitu karena memang kan intinya untuk mengganti motor lama dengan motor yang baru untuk supaya nanti ada pengurangan subsidi BBM," tukas Budi Setiyadi, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia.

Dari sudut pandang analisis kebijakan, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai besaran insentif Rp3 juta perlu dievaluasi kembali. Pemodelan IESR menunjukkan kombinasi insentif Rp5 juta, bonus tukar tambah Rp3 juta, dan penyesuaian harga BBM dapat mendorong adopsi hingga 810 ribu unit pada 2030.

Direktur Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo menyampaikan pada Senin (24/8/2026) di Jakarta bahwa nilai insentif harus sepadan dengan dampak pengurangan beban subsidi energi yang diperoleh negara.

"Pemerintah perlu memastikan besaran insentif ditetapkan berdasarkan dampak yang ingin dicapai," kata Deon Arinaldo, Direktur Transformasi Sistem Energi IESR.

Deon menambahkan bahwa insentif yang terlalu rendah berisiko gagal menarik minat konsumen untuk beralih dari motor bensin.

"Insentif yang terlalu kecil berisiko tidak cukup mengatasi kesenjangan harga dan pertimbangan ekonomi konsumen, sehingga anggaran yang dialokasikan tidak menghasilkan tingkat peralihan yang optimal," ujarnya Deon Arinaldo, Direktur Transformasi Sistem Energi IESR.

IESR mengalkulasi bahwa pengalihan satu unit motor bensin ke listrik memberikan manfaat langsung sebesar Rp5,6 juta bagi pemerintah dalam sepuluh tahun. Manfaat tersebut dapat meningkat hingga Rp28 juta jika memperhitungkan penghematan devisa dan penurunan polusi.

"Insentif kendaraan listrik tidak seharusnya hanya dipandang sebagai subsidi pembelian. Jika mampu mempercepat perpindahan dari BBM ke listrik, pemerintah mendapatkan manfaat dari pengurangan konsumsi BBM dan devisa impor, sementara masyarakat memperoleh biaya mobilitas yang lebih rendah," katanya Deon Arinaldo, Direktur Transformasi Sistem Energi IESR.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkaji formulasi harga Motor Listrik Nasional (Molinas) agar dapat dipasarkan pada kisaran Rp18 juta per unit melalui efisiensi produksi massal dan pengunaan komponen baterai berbasis nikel lokal.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian Atong Soekirman menyatakan di Jakarta pada Kamis (20/8/2026) bahwa simulasi harga Rp18 juta tersebut masih dalam tahap pembahasan awal.

"Estimasinya segitu (mulai Rp 18 juta). Nanti kalau tambah spek, bisa tambah (naik harga). Ini kan masih exercise. Ini jalan dulu (insentif motor listrik), masih exercise, belum final, masih diskusi," ujar Atong Soekirman, Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian.

Atong menjelaskan bahwa penurunan estimasi harga dari awal Rp26 juta menjadi Rp18 juta didasarkan pada asumsi volume produksi mencapai 1 juta unit per tahun.

"Kita lihat tadi angka exercise dari Rp 26 jadi Rp 18 juta, (kapasitas produksi) 1 juta unit per tahun. Ini harapannya Pak Presiden ya kemarin," paparnya Atong Soekirman, Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian.

Pemerintah juga terus membahas kepastian skema pendukung untuk merealisasikan penyesuaian harga tersebut di tingkat konsumen.

"Besarannya dan mekanismenya belum bertemu. Tapi yang jelas ada (insentif motor listrik)," ujarnya Atong Soekirman, Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian.

Atong menekankan pentingnya penggunaan baterai nikel dalam negeri untuk menekan struktur biaya produksi kendaraan listrik nasional.

"Kalau kita melihat harga sebelum dan sesudah dengan insentif ini, yang saya sampaikan bahwa baterai (nikel) ini harus dimanfaatkan," kata Atong Soekirman, Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian.

Untuk menyerap hasil produksi awal Molinas, pemerintah mendiskusikan opsi komitmen pembelian unit oleh instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta BUMN dan BUMD.