Pemerintah Siapkan Skema Tukar Tambah Motor Bensin ke Listrik

Pemerintah terus mematangkan langkah percepatan transisi dari kendaraan berbahan bakar fosil ke sepeda motor listrik. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan berbagai insentif, salah satunya rencana penerapan skema tukar tambah kendaraan.

Seperti dikutip dari Detik Oto, pemerintah bekerja sama dengan Danantara untuk menyiapkan dukungan finansial. Langkah tersebut mencakup wacana pemangkasan suku bunga cicilan hingga opsi tanpa uang muka (DP) bagi masyarakat.

Di samping kemudahan pembiayaan, skema penggantian unit bensin ke listrik juga menjadi fokus kajian utama. Presiden Prabowo Subianto menyatakan penggunaan kendaraan listrik mampu memangkas biaya operasional harian masyarakat secara signifikan.

"Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan pakai motor bensin, penghematannya minimal 50 persen, pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50 persen, bahkan bisa sampai 70 persen di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin, karena ini sudah kebutuhan dunia. Jadi ada namanya carbon tax.

Di kota-kota besar, seperti di Beijing, enggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning saja, yang, yang masih masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya," kata Prabowo.

Prabowo menambahkan bahwa opsi penukaran unit disiapkan agar masyarakat yang sudah memiliki kendaraan konvensional dapat beralih dengan lebih mudah.

"Tapi, tenang saja. Kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa, bisa tukar tambah.

Kau setor motor yang lama dapat motor baru. Ya, tambah dikit, lah. Iya, kan?

Kalau TNI Polri maunya enggak bayar saja terus," ungkap Prabowo lagi.

Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) menyambut positif wacana program penukaran tersebut. Langkah ini dinilai efektif untuk membuka akses pasar sekaligus mengurangi populasi kendaraan bensin.

Ketua Umum Aismoli Budi Setiyadi menjelaskan bahwa penetapan taksiran harga unit konvensional menjadi kunci utama kelancaran mekanisme transaksi bagi calon konsumen.

"Jadi artinya motor yang lama itu mungkin dihargai berapa, kemudian harga motor lama itu diberikan untuk motor listrik," kata Budi.

Budi menekankan pentingnya kepastian tata kelola unit lama yang telah ditukarkan. Kendaraan tersebut harus dipastikan tidak beredar kembali di pasar motor bekas agar target penurunan konsumsi BBM tetap tercapai.

"Tapi motor lamanya itu tidak dijual lagi, mungkin langsung di-scrapping gitu, tidak boleh digunakan lagi gitu karena memang kan intinya untuk mengganti motor lama dengan motor yang baru untuk supaya nanti ada pengurangan subsidi BBM," tukas Budi.