Pemerintah Pangkas Aturan Pupuk Subsidi Jadi Tiga untuk Dukung Swasembada Pangan

Pemerintah berhasil memangkas aturan terkait pupuk subsidi dari 145 aturan menjadi hanya tiga untuk mempercepat penyaluran pupuk dan mendukung swasembada pangan, kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Aturan ini mencakup Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan Perpres 115 Tahun 2026 yang mengatur penyaluran pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, langsung ke petani, dilansir dari Detik Finance.

Zulkifli Hasan menyatakan penyederhanaan regulasi adalah tugasnya sebagai Menko untuk mengawal program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

"Menko itu tugasnya mengawal agar program pemerintah itu sukses. Itu saja," ujar Zulhas dalam acara Peresmian Pembangunan PSEL di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (26/8/2028).

Ia mendapat mandat mengawal swasembada pangan hanya beberapa hari setelah ditunjuk sebagai Menko Pangan dengan target satu tahun dari Presiden Prabowo Subianto.

"Nah, pertama tiga hari waktu itu, saudara-saudara, itu diperintah swasembada pangan dalam tempo setahun," kata Zulhas.

Zulhas menilai regulasi yang kompleks menghambat swasembada. Ia menyebut sebelumnya ada 145 aturan terkait pupuk.

"Pupuk itu 145 aturan. Oleh karena itu, sampai kapan pun kita tidak akan swasembada," ujar Zulhas.

Untuk mengatasi hambatan, Zulhas menggelar rapat tiga hari bersama pimpinan Pupuk Indonesia membahas masalah penyaluran pupuk.

"Nah, ini kerjaan Menko. Saya rapatkan tiga hari. Masukan dari Dirut Pupuk (Pupuk Indonesia), hambatannya apa, saya selesaikan," kata Zulhas.

Akibat penyederhanaan, penyerapan pupuk oleh petani naik 58%, dari 5-6 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

"Karena tinggal tiga aturan, akhirnya petani itu menyerap pupuk dari 5-6 juta menjadi 9,5 juta. Naik 58%," kata Zulhas.

Peningkatan penyerapan itu juga berdampak pada produksi pupuk nasional yang naik 8%.

"Baru itu saja, produksi kita naik 8%. 8% meningkat produksi," ujar Zulhas.

Zulhas menegaskan regulasi yang rumit bisa menghambat pelaksanaan program pemerintah.

"Kalau urusan rakyat luas, saya silakan diperintah," kata Zulhas.

Ia juga menerima puluhan aturan lain yang perlu disederhanakan untuk mempercepat program yang berdampak langsung ke masyarakat.

"Baru satu, saya sudah menerima 35 aturan seperti ini. 35," kata Zulhas.

Acara turut dihadiri CIO BPI Danantara Pandu Patria Sjahrir, Kepala Staf Angkatan Darat TNI Maruli Simanjuntak, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo.