Pemerintah Bagi Tugas Pejabat dan Kirim 1200 Prajurit Atasi Karhutla

Pemerintah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk membagi wilayah penanganan kebakaran hutan dan lahan serta mengerahkan 1.200 prajurit TNI tambahan dari Pulau Jawa ke kawasan Kalimantan pada Minggu (23/8/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memaparkan bahwa pengerahan tiga batalyon pasukan tambahan ini bertujuan untuk memperkuat personel pemadam kebakaran di lapangan yang kapasitasnya masih sangat terbatas.

"Sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan, dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih tiga batalyon kembali ya dari apa namanya perbantuan dari Jawa, jumlah kurang lebih mencapai 1.200 prajurit insyaallah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi," kata Prasetyo.

Langkah penambahan kekuatan militer tersebut diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto setelah menerima laporan komprehensif mengenai maraknya titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

"Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk water bombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga kebutuhan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel," kata Prasetyo.

Selain mengerahkan pasukan dan armada pendukung, pemerintah pusat mendistribusikan penanggung jawab penanganan dari jajaran menteri koordinator hingga Kepala Staf Angkatan Darat untuk memimpin operasional di tiap provinsi.

"Pemerintah pusat juga sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk berbagi wilayah. Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk memberikan atensi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu," kata Prasetyo.

Meski terdapat pembagian wilayah fokus, pemerintah memastikan koordinasi antarinstansi tetap berlaku penuh di seluruh titik kebakaran tanpa membatasi tanggung jawab wilayah masing-masing.

"Ya ada Pak Menko, Pak Menko Polkam ada, Pak Menko PMK juga ada di situ. Nah, kita bagi semua. Ada Kasad juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah," kata dia.

Pengawasan ketat dan pembagian tugas ini sengaja diterapkan guna memangkas jalur birokrasi penanganan darurat di lapangan.

"Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain lho ya. Ini hanya membagi atensi supaya koordinasi penanganannya kita percepat," tambahnya.

Mengenai struktur kelembagaan, pemerintah belum memandang perlu pembentukan satuan tugas khusus baru karena pola koordinasi sektoral yang berjalan saat ini dinilai sudah cukup solid.

"Saya kira belum ya, karena kemarin hasil dari lapangan, penanganan lintas sektor juga sudah cukup kuat," ungkapnya.

Berdasarkan rekapan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga pertengahan Agustus 2026, total area karhutla di Indonesia telah mencapai 72.798 hektare. Provinsi Kalimantan Barat mencatatkan kerusakan terluas mencapai 38.310 hektare dengan pengerahan 10.010 personel gabungan.