KLH Seret 19 Perusahaan Terkait Kasus Karhutla Seluas 11 Ribu Hektare

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) meminta pertanggungjawaban dari 19 perusahaan yang diduga menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera dan Kalimantan pada Selasa (1/9/2026).

Deputi Penegakan Hukum KLH/BPLH Irjen Pol Rizal Irawan mengungkapkan belasan entitas bisnis tersebut terindikasi memicu kebakaran yang melanda area seluas 11.046,69 hektare. Penanganan kasus ini ditempuh melalui mekanisme sanksi administratif, sengketa perdata, hingga proses hukum pidana.

"Perkara pidana akan ditangani oleh penyidik dari Polri, mulai dari tingkat Polda, Polres, maupun Mabes Polri," kata Rizal dalam keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI).

Sebaran lokasi karhutla terbesar tercatat di Pulau Kalimantan dengan total 12 perusahaan. Kalimantan Selatan menjadi wilayah terdampak terluas akibat ulah tiga perusahaan dengan area terbakar mencapai 6.595,15 hektare. Sementara di Kalimantan Barat, terdapat tujuh perusahaan yang bertanggung jawab atas terbakarnya 2.260,08 hektare lahan, serta dua perusahaan di Kalimantan Tengah dengan area terbakar seluas 99,40 hektare.

Di Pulau Sumatera, sebanyak tujuh perusahaan turut diseret ke jalur hukum. Sumatera Selatan mencatat empat perusahaan dengan area terbakar seluas 772,72 hektare, disusul satu perusahaan di Lampung seluas 202,73 hektare, dan satu perusahaan di Riau dengan area terbakar 7,10 hektare.

Langkah penindakan hukum yang diambil pemerintah juga mencakup inventarisasi dampak finansial dari kerusakan ekosistem yang ditimbulkan selama beberapa tahun terakhir.

"Periode 2023 sampai 2025, perkara yang belum selesai total ada 32 perkara, dengan potensi kerugian lingkungan hidup sebesar Rp5,30 triliun," ujar Rizal.

Proses penegakan hukum dan penyidikan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia masih terus berjalan untuk menindak seluruh pelanggaran operasional korporasi tersebut.