Pemerintah Alokasikan APBN Rp 48 8 Triliun untuk Pembangunan IKN

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode 2025-2029 untuk membiayai tiga tahap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Senin (17/8/2026).

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa dana APBN tersebut ditujukan untuk pembangunan perkantoran, akses jalan, hingga hunian vertikal. Tahap awal mencakup peningkatan jalan akses sepanjang 12,1 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C, penataan kawasan Sepaku, serta ruang terbuka hijau.

Tahap selanjutnya diarahkan pada pembangunan kawasan perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif dengan progres rata-rata mencapai 13,6 persen. Sementara tahap ketiga berfokus pada hunian vertikal untuk personel legislatif, yudikatif, dan ASN beserta infrastruktur pendukungnya.

"APBN dalam menyelesaikan yudikatif dan legislatif, sudah kami hitung waktu itu dengan Perencanaan dan dari Prasarana, itu membutuhkan Rp 48,8 triliun untuk gedung-gedung, untuk kawasan, dan untuk konektivitasnya," terang Basuki di KIPP IKN, Kalimantan Timur, Senin (17/8/2026).

Selain APBN, pembangunan IKN juga ditopang oleh skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 134,22 triliun, investasi swasta senilai Rp 74,54 triliun, serta hibah. Skema KPBU melibatkan tujuh perusahaan pemrakarsa seperti PT Intiland Development Tbk untuk pembangunan hunian, jalan, serta Multi-Utility Tunnel (MUT).

Investasi swasta yang masuk dialokasikan untuk pembangunan pusat perbelanjaan, rumah sakit, hotel, sarana olahraga, dan tempat rekreasi. Sejumlah investor luar negeri seperti PT Dejem Nusantara Development dari Dubai, PT Dian Jaya Indonesia dari Korea Selatan, serta PT Starbright International Investment dari China telah memulai proses pengerjaan.

"Dari Dejem itu membangun mal sebesar Rp 4 triliun, 10 hektar, sudah dilunasi tanahnya. 8 hektar untuk mal, 2 hektar untuk wakaf mereka mau bikin masjid. Insyaallah mulai dari 2027 mereka akan siap mulai bekerja. Kemudian yang Starbright dari China, ada 4 tower hunian bangunan dan komersial, sudah mulai membentuk pekerjanya sebesar Rp 1,25 triliun. Yang ketiga dari Korea, itu yang Dian Jaya, itu kawasan komersial, ada 25 tower, desainnya itu sangat-sangat futuristic," jelasnya.

Detail alokasi APBN mencakup pembangunan gedung sidang paripurna, kantor Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, embung, kolam retensi, hingga jaringan perpipaan air minum. Sementara proyek pemrakarsa jalan dan MUT KPBU juga melibatkan kontraktor seperti PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, hingga Konsorsium CHEC-IJM.