Pembangunan Perkantoran Yudikatif dan Legislatif IKN Ditargetkan Rampung 2027

Otorita Ibu Kota Nusantara menargetkan penyelesaian fisik kawasan perkantoran lembaga yudikatif dan legislatif pada Desember 2027, meskipun pengerjaan proyek sempat terhambat oleh lonjakan harga solar industri imbas ketegangan geopolitik global pada Minggu, 16 Agustus 2026, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Kenaikan harga solar industri yang sempat menyentuh angka Rp20.000 hingga Rp30.000 per liter berdampak pada biaya operasional. Data Asosiasi Kontraktor Indonesia mencatat harga solar industri melonjak 41,52 persen, besi beton naik 27,78 persen, dan aspal meningkat 23,85 persen per 1 Juli 2026.

Pejabat Pembuat Komitmen E.4 OIKN, Sony Alisa, menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pimpinan untuk mencari solusi atas keluhan para penyedia material proyek.

"Ini memang dari penyedia sempat mengeluh juga ya, terkait kenaikan solar ya. Ada geopolitik gitu kan kemarin. Ya ini yang sedang kita dengan pimpinan coba kita diskusikan," kata Sony Alisa, Pejabat Pembuat Komitmen E.4 OIKN.

Progres fisik perkantoran yudikatif ditargetkan mencapai 40 persen pada akhir 2026. Area ini mencakup gedung Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Plaza Keadilan, dan Masjid Kawasan, dengan paket MA bernilai Rp1,4 triliun dan paket MK, KY, serta Masjid bernilai Rp1,65 triliun.

"Ini sekarang kan target tahun ini mudah-mudahan kita bisa mencapai 40% ya. Struktur, topping off, nanti tinggal penyelesaian arsitektural, dan landscape, interior, ya itu kita kebut lah," kata Sony Alisa, Pejabat Pembuat Komitmen E.4 OIKN.

Bangunan perkantoran yudikatif dirancang memiliki daya tahan struktur hingga puluhan tahun, namun memerlukan perawatan dan penghunian rutin agar tidak cepat rusak.

"Ini kalau dari standar gedung itu, ya 20 tahunan ya. 20 tahun atau 50 tahun kalau dari itunya. Berarti nanti butuh, kalau bangunan ini soalnya kalau nggak ditempati itu kan rusak ya, itu harus ditempati, dirawat, itu bisa lama," kata Sony Alisa, Pejabat Pembuat Komitmen E.4 OIKN.

Sementara itu, kawasan legislatif yang mencakup gedung DPR, MPR, dan DPD memiliki total nilai kontrak sebesar Rp8,24 triliun untuk lima paket pengerjaan.

Pejabat Pembuat Komitmen E.3 OIKN, Alfrits Steeve Willy Makalew, memaparkan total anggaran yang dialokasikan untuk seluruh fasilitas di kawasan legislatif tersebut.

"Secara total nilai kontrak legislatif itu adalah sebesar Rp 8,24 triliun," kata Alfrits Steeve Willy Makalew, Pejabat Pembuat Komitmen E.3 OIKN.

Rincian nilai kontrak kawasan legislatif meliputi Gedung Sidang Paripurna senilai Rp1,24 triliun, DPR 1 sebesar Rp1,84 triliun, DPR 2 sebesar Rp1,96 triliun, DPD senilai Rp1,48 triliun, dan MPR sebesar Rp1,70 triliun, dengan rata-rata progres pengerjaan mencapai 9 hingga 12 persen.

"Kita akan membangun ini sampai dengan 23 Desember 2027. Insyaallah 23 Desember 2027 sudah selesai," kata Alfrits Steeve Willy Makalew, Pejabat Pembuat Komitmen E.3 OIKN.