Kenaikan Harga Bahan Baku Ancam Proyek Pembangunan IKN

Konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran memicu lonjakan harga minyak bumi yang berdampak langsung pada biaya operasional pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Minggu (16/8/2026).

Berdasarkan data Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) yang dilansir dari Detik Finance, harga minyak naik 37,41 persen sejak 28 Februari hingga 1 Juli 2026. Hal ini memicu kenaikan harga solar industri sebesar 41,52 persen, besi beton 27,78 persen, dan aspal 23,85 persen pada periode yang sama.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) E.4 Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Sony Alisa, mengonfirmasi adanya keluhan dari pihak penyedia solar industri akibat tekanan geopolitik tersebut.

"Ini memang dari penyedia sempat mengeluh juga ya, terkait kenaikan solar ya. Ada geopolitik gitu kan kemarin. Ya ini yang sedang kita dengan pimpinan coba kita diskusikan," kata Sony Alisa, Pejabat Pembuat Komitmen E.4 Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Harga solar industri dilaporkan melonjak dari Rp 12.500 per liter menjadi sekitar Rp 20.000 per liter, bahkan sempat menembus angka Rp 28.000 hingga Rp 30.000 per liter.

Meskipun terjadi lonjakan biaya, OIKN tetap optimistis target penyelesaian fisik kawasan perkantoran yudikatif dan legislatif dapat tercapai pada periode 2027-2028. Pembangunan fisik kompleks perkantoran yudikatif ditargetkan rampung pada 25 Desember 2027, dengan capaian 40 persen hingga akhir tahun 2026.

"Ini sekarang kan target tahun ini mudah-mudahan kita bisa mencapai 40% ya. Struktur, topping off, nanti tinggal penyelesaian arsitektural, dan landscape, interior, ya itu kita kebut lah," kata Sony Alisa, Pejabat Pembuat Komitmen E.4 Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Kawasan yudikatif yang mencakup gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Plaza Keadilan, serta Masjid Kawasan dirancang untuk memiliki masa pakai jangka panjang.

"Ini kalau dari standar gedung itu, ya 20 tahunan ya. 20 tahun atau 50 tahun kalau dari itunya. Berarti nanti butuh, kalau bangunan ini soalnya kalau nggak ditempati itu kan rusak ya, itu harus ditempati, dirawat, itu bisa lama," kata Sony Alisa, Pejabat Pembuat Komitmen E.4 Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Paket pengerjaan gedung MA yang digarap PT Hutama Karya (Persero) mencatatkan nilai kontrak Rp 1,4 triliun dengan progres 12,5 persen setelah 8 bulan berjalan. Sementara itu, proyek MK, KY, dan Masjid Kawasan yang dikerjakan KSO ADHI-Deta Decon bernilai Rp 1,65 triliun dengan progres 12,41 persen.

Di sisi lain, pembangunan kawasan legislatif yang meliputi gedung DPR, MPR, DPD, serta fasilitas pendukungnya memiliki nilai total kontrak mencapai Rp 8,24 triliun untuk lima paket pengerjaan.

"Secara total nilai kontrak legislatif itu adalah sebesar Rp 8,24 triliun," kata Alfrits Steeve Willy Makalew, PPK-E.3 Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Secara terperinci, nilai kontrak Gedung Sidang Paripurna mencapai Rp 1,24 triliun dengan progres 12,147 persen. Gedung DPR 1 bernilai Rp 1,84 triliun dengan progres 11,029 persen, dan Gedung DPR 2 sebesar Rp 1,96 triliun dengan progres 9,927 persen. Adapun gedung DPD bernilai Rp 1,48 triliun dengan progres 9,404 persen, serta gedung MPR senilai Rp 1,70 triliun dengan progres 10,559 persen.

"Kita akan membangun ini sampai dengan 23 Desember 2027. InsyaAllah 23 Desember 2027 sudah selesai," kata Alfrits Steeve Willy Makalew, PPK-E.3 Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).