Netanyahu Siapkan Pasukan Khusus Hadapi Ancaman Penangkapan ICC

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyiagakan militer dan unit pasukan khusus untuk mengintervensi potensi penangkapan dirinya di luar negeri. Langkah ini diambil menyusul adanya surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan perang di Gaza.

Surat perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tersebut secara signifikan membatasi ruang gerak internasional Netanyahu. Berdasarkan Statuta Roma, negara anggota wajib bekerja sama untuk menahan pihak yang terseret kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

Pernyataan terkait kesiapan militer disampaikan Netanyahu saat diwawancarai oleh presenter media Amerika Serikat Fox News, Sean Hannity, pada Sabtu, 1 Agustus 2026. Wawancara tersebut membahas potensi penangkapan jika ia mendarat di negara anggota ICC dalam situasi darurat.

"Anda bepergian ke luar negeri, jangan sampai terjadi, lalu Anda mengalami keadaan darurat medis, dan harus mendarat, dan Anda hendak mendarat di negara yang mengakui ICC. Itu akan memperumit situasi. Apakah Anda mengkhawatirkan hal tersebut?" tanya Hannity kepada Netanyahu.

Netanyahu mengonfirmasi bahaya tersebut dan mengungkit pengalaman militernya di masa lalu untuk menegaskan kesiapan pasukannya dalam menghadapi skenario penangkapan.

"Ya, saya memikirkannya. Anda tahu, kami memiliki pasukan khusus di sekitar ini. Saya sendiri pernah bertugas di sana selama lima tahun," jawab PM Israel tersebut.

Hannity membalas dengan menyebut militer Israel sangat tangguh untuk merespons skenario penyelamatan tersebut.

"Ya, mari kita berikan mereka tugas baru," timpal Netanyahu.

Ancaman intervensi militer ini muncul setelah Wali Kota New York Zohran Mamdani secara terbuka menyerukan penangkapan Netanyahu. Mamdani mendesak otoritas Amerika Serikat mengeksekusi surat perintah ICC saat Sidang Umum PBB yang dijadwalkan pada September 2026 mendatang.

Netanyahu menuding retorika politik Mamdani telah memicu kebencian serta aksi kekerasan terhadap warga Yahudi di kawasan New York City.

"Dia seharusnya menjadi wali kota bagi seluruh warga New York umat Yahudi, Kristen, Islam, semuanya. Namun dia mencoba membenturkan satu kelompok dengan kelompok lainnya," ujar Netanyahu dalam siaran langsung Fox News Channel, Senin, 27 Juli 2026.

PM Israel itu memicu kontroversi lebih lanjut dengan menghubungkan pidato Mamdani terhadap aksi penikaman warga Yahudi di Upper West Side.

"Saya rasa tidak kebetulan bahwa setelah dia menyampaikan pidato kebencian ini terhadap Israel dan terhadap saya, keesokan harinya, seorang warga Yahudi ditikam saat keluar dari sinagoga," tegas Netanyahu.

Di sisi lain, Wali Kota New York Zohran Mamdani menolak tuduhan antisemitisme dan menegaskan bahwa kritiknya murni ditujukan atas dugaan penyerangan massal yang menewaskan lebih dari 73.000 rakyat Palestina di Gaza.

"Kita sedang membicarakan seseorang yang telah dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan," ujar Mamdani dalam siaran langsung Fox News Channel, Senin, 27 Juli 2026.

Mamdani memungkas bahwa pemerintah kota di bawah kepemimpinannya tidak akan lagi memberikan perlakuan istimewa maupun penyambutan hangat kepada pemimpin Israel tersebut.

"Seseorang yang telah mengunjungi kota ini dalam banyak kesempatan dan telah disambut oleh wali kota-wali kota sebelumnya. Dan saya ingin memperjelas bahwa sambutan hangat itu berakhir di masa saya," pungkas Mamdani.