Min Aung Hlaing Kritik Rencana Perdamaian ASEAN dan Paparkan Program

Pemimpin rezim militer Myanmar Min Aung Hlaing mengkritik Konsensus Lima Poin ASEAN dan memaparkan peta jalan pemerintahan lima tahun dalam pidato 100 hari kerja di Parlemen Naypyitaw pada Jumat (31/7/2026).

Pemerintah Myanmar menegaskan telah meletakkan fondasi penting melalui pemulihan perdamaian, stabilitas, dan pembangunan nasional. Pidato tersebut disampaikan di hadapan lebih dari 900 anggota parlemen, pejabat, dan perwakilan militer.

Min Aung Hlaing menyatakan rencana akselerasi pembangunan berbasis demokrasi dan sistem federal selama dua tahun, yang dilanjutkan dengan pembangunan penuh selama tiga tahun berikutnya. Pemilu khusus juga dijadwalkan pada 2027 di 102 wilayah yang sebelumnya batal memilih akibat konflik bersenjata.

Pihak militer menegaskan akan terus menjalankan undang-undang wajib militer serta memperkuat angkatan bersenjata dan kepolisian. Pemerintah mengklaim telah mengundang kelompok bersenjata untuk meletakkan senjata dan berdialog dengan 13 kelompok etnis.

Mengenai skema perdamaian kawasan, Min Aung Hlaing menyampaikan kritik terbuka terhadap kesepakatan yang digagas para pemimpin Asia Tenggara sejak 2021.

Konsensus lima poin tersebut dikeluarkan tanpa persetujuan dari semua negara anggota dan blok regional telah mendiskriminasi Myanmar, kata Min Aung Hlaing.

Pemerintah Myanmar telah mengesahkan mosi parlemen untuk menolak rencana perdamaian tersebut. Tindakan penolakan ini menjadi bentuk perlawanan keras Naypyitaw terhadap ASEAN.

Selain isu politik, rezim militer berencana melanjutkan 10 proyek pembangkit listrik, termasuk proyek hidroelektrik Myitsone yang kontroversial dan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Pemerintah juga mengklaim telah memulangkan lebih dari 72.000 warga negara asing yang terlibat operasi penipuan daring ke 58 negara.

Min Aung Hlaing mengakui gelombang kepergian anak muda memengaruhi perkembangan ekonomi. Namun, ia tidak menyinggung dampak undang-undang wajib militer sebagai pemicu utama migrasi tersebut.

Kritik atas pidato tersebut disampaikan oleh Nan Lin, juru bicara kelompok aktivis General Strike Coordination Body.

Tidak ada perubahan berarti yang dapat diharapkan dari junta, kata Nan Lin.

Aktivis tersebut menilai rezim militer berupaya mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan ketakutan masyarakat.

Merek akan menggunakan undang-undang wajib militer untuk mengendalikan anak muda melalui rasa takut, dan situasinya bisa memburuk karena mereka terus mengorbankan anak muda demi mempertahankan kekuasaan, ujar Nan Lin.

Di sisi lain, ASEAN terus mengupayakan pendekatan diplomatik melalui Utusan Khusus Menteri Luar Negeri Filipina Tess Lazaro dan Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow. Menlu Thailand mengajukan empat indikator kemajuan, mencakup perluasan ruang kemanusiaan, pengurangan kekerasan, pelibatan pemangku kepentingan, dan pembebasan tahanan politik termasuk Aung San Suu Kyi.