Min Aung Hlaing Kritik ASEAN dan Paparkan Peta Jalan Myanmar

Presiden Myanmar Min Aung Hlaing mengecam Konsensus Lima Poin ASEAN dan menuduh blok regional tersebut melakukan diskriminasi terhadap negaranya saat berpidato dalam sidang gabungan parlemen di Naypyitaw pada Jumat, 31 Juli 2026. Pernyataan tersebut disampaikan mantan kepala militer itu saat menandai 100 hari pertama masa jabatannya memimpin pemerintahan sipil berdukungan militer, sekaligus memaparkan peta jalan pembangunan nasional selama lima tahun ke depan. Pemerintah Myanmar menilai sejumlah negara anggota ASEAN telah mengambil sikap yang mendiskriminasi negaranya dalam lima tahun terakhir, meski Myanmar mengklaim tetap bersabar dan bekerja sama.

"Pemerintah mencatat bahwa meskipun beberapa negara anggota ASEAN, selama lima tahun terakhir, telah mengadopsi posisi dan praktik yang dianggapnya diskriminatif terhadap Myanmar, Myanmar telah bersabar dan terus bekerja sama sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai negara anggota ASEAN," kata Min Aung Hlaing.

Ia memaparkan bahwa rencana pembangunan bakal difokuskan pada fondasi awal selama dua tahun sebelum dipercepat pada tiga tahun berikutnya, di samping pelaksana pemilu sela serta pembangunan infrastruktur energi dan nuklir. "Pemerintah akan menghabiskan dua tahun pertama untuk meletakkan dasar dan membangun momentum bagi negara baru, diikuti oleh tiga tahun yang didedikasikan untuk mempercepat upaya pembangunan negaranya," ujar Min Aung Hlaing.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus menerapkan undang-undang wajib militer serta memperkuat kepolisian dan militer untuk menghadapi kelompok pro-demokrasi serta milisi etnis di berbagai wilayah. "Pemerintah lebih lanjut menyatakan bahwa mereka akan menanggapi setiap tindakan diskriminatif yang tidak konstruktif berdasarkan kasus per kasus, sesuai kebutuhan," tambah Min Aung Hlaing.

Kritik terhadap rezim militer tersebut disampaikan oleh kelompok aktivis lokal yang menilai kebijakan wajib militer hanya dimanfaatkan untuk mempertahankan kekuasaan pimpinan junta. "Tidak ada perubahan berarti yang bisa diharapkan dari junta," kata Nan Lin, juru bicara General Strike Coordination Body. Nan Lin menambahkan bahwa kondisi generasi muda di Myanmar berisiko terus memburuk seiring berlanjutnya konflik bersenjata di dalam negeri.

"Merek akan menggunakan undang-undang wajib militer untuk mengendalikan anak muda melalui rasa takut, dan situasinya bisa memburuk karena mereka terus mengorbankan anak muda demi mempertahankan kekuasaan," kata Nan Lin.