Mahasiswa UGM dan UI Kritik Kondisi Kemerdekaan RI ke-81

Koalisi mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi kritis terhadap makna kemerdekaan RI ke-81 pada 17 dan 18 Agustus 2026.

UGM mengadakan aksi refleksi di Bundaran UGM pada Senin sore, sementara BEM UI merencanakan demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, pada Selasa. Keduanya menggunakan momentum kemerdekaan untuk menyampaikan kritik sosial dan politik.

Dalam aksi di Yogyakarta, massa menurunkan bendera Merah Putih menjadi setengah tiang sebagai simbol duka cita atas matinya kedaulatan sipil dan merosotnya penegakan hukum di Indonesia, menurut perwakilan mahasiswa UGM, Akhdan Lutfi.

"Aksi hari ini menjadi luapan, deruan keputusasaan, deruan kekecewaan. Penting selain merayakan, kita harus merefleksikan apakah Indonesia merdeka selama 81 tahun ini sudah betul-betul merdeka atau belum," ujar Akhdan di lokasi aksi.

Akhdan mengkritik berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk komersialisasi pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai bermasalah, penguasaan lahan oleh elite, serta dana yang tidak tepat sasaran seperti proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Kita merdeka dari apa jika anggaran pendidikan dinomorduakan? Kita merdeka dari apa jika makanan bergizi yang katanya gratis dan bergizi justru membuat anak-anak kita menjadi korban? Kita merdeka dari apa ketika tanah yang menjadi sumber daya dan sumber kehidupan Indonesia justru dikeruk habis hanya untuk segelintir elit?" tegas Akhdan.

Perwakilan mahasiswa UGM lainnya, Gabriel Jogodamai Warella, menegaskan aksi ini sebagai wadah mimbar bebas lintas sektor untuk menyalurkan kemarahan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai irasional.

"Kita harus merefleksikan ulang, kemudian mengkaji ulang juga apakah kita benar-benar merdeka selama 81 tahun atau kita ini justru menderita bukannya merdeka. Ini luapan-luapan kemarahan yang selama ini terakumulasi selama 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran," kata Gabriel.

Dalam orasinya, Akhdan juga menyoroti kondisi masyarakat di Aceh, Papua, dan Kalimantan, yang masih menghadapi kesulitan akibat bencana dan eksploitasi sumber daya alam.

"Kemerdekaan sesungguhnya belum dirasakan. Di Aceh, masyarakat belum benar-benar pulih dari banjir, di Papua tanahnya dikeruk untuk food estate, di Kalimantan sumber daya alamnya dikeruk dengan masif dan ditinggalkan," ujarnya.

Berbeda dengan UGM, BEM UI membawa delapan tuntutan dalam aksi di Jakarta, termasuk penghentian penjajahan negara terhadap rakyat, pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), reforma agraria sejati, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta evaluasi total proyek strategis nasional (PSN).

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan menyatakan aksi mereka bukan untuk merayakan kemerdekaan, melainkan mempertanyakan maknanya.

"Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?" ujar Yatalathof.

BEM UI juga menuntut penghentian represivitas, intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil, pembubaran Yon TP, penetapan status bencana nasional di Sumatra dan Flores, serta percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana.

Yatalathof menilai persoalan di Indonesia bukan hanya krisis ekonomi, tetapi krisis kedaulatan.