PB SEMMI Tegaskan Tidak Ikut Aksi Demonstrasi Agustus 2026

Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menyatakan tidak akan turun ke jalan atau mengikuti aksi demonstrasi sepanjang Agustus 2026 yang dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan mendiskreditkan program prioritas pemerintah.

Ketua Umum PB SEMMI Achmad Donny menjelaskan bahwa organisasi tidak mengeluarkan instruksi untuk menggelar atau bergabung dalam demonstrasi pada bulan ini.

"Dalam waktu dekat ini kami tidak ada agenda turun ke jalan atau bergabung demonstrasi dengan kelompok lain. Tidak ada instruksi PB SEMMI untuk demo di Agustus ini," ujar Donny kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/8).

Donny menambahkan, jika ada aksi yang mengatasnamakan PB SEMMI, kegiatan tersebut tidak terkait dengan organisasi resmi.

Menurut Donny, pihaknya mendapatkan informasi tentang rencana aksi yang membawa isu terkait program prioritas pemerintah, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Indikatornya bisa dilihat dari banyaknya ajakan demo lewat media sosial dengan narasi hoaks. BGN diserang lewat isu korupsi BGN, padahal pelakunya sudah ditangkap," ujarnya.

PB SEMMI mendukung program MBG dan keberadaan BGN, namun tetap berkomitmen melakukan pengawasan terhadap tata kelola program tersebut.

"BGN sudah melakukan evaluasi total. PB SEMMI bersama masyarakat akan turut mengawasi tata kelola BGN agar semua transparan," jelas Donny.

Sementara itu, Aliansi Cipayung Merdeka, gabungan empat organisasi mahasiswa Jakarta Timur, menggelar aksi di Patung Kuda Monas pada 13 Agustus 2026 menjelang HUT ke-81 RI.

Koordinator aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur, Henry Kurniawan, menyatakan mereka membawa "Tuntutan 08" sebagai hasil kajian dan menyerukan evaluasi total pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk pencopotan menteri bermasalah dan pengunduran diri Ketua Komisi III DPR.

Delapan tuntutan tersebut meliputi proses hukum dugaan korupsi Program MBG, pembatasan peran militer dalam koperasi desa, permintaan maaf atas kematian pejuang demokrasi Affan Kurniawan, serta pengembalian dana pendidikan yang dialihkan ke MBG.

Selain itu, mahasiswa juga menyuarakan tuntutan agar segera disahkan Undang-Undang Perampasan Aset untuk menekan korupsi serta permintaan pencopotan menteri bermasalah oleh Presiden Prabowo Subianto.

Demonstrasi juga digelar di sekitar kantor Badan Gizi Nasional dan Kementerian Pertahanan pada 12 Agustus 2026, di mana mahasiswa menyampaikan tuntutan terkait transparansi, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pemerintah.

Aparat kepolisian menyiagakan personel dan melakukan pengamanan serta rekayasa lalu lintas agar demonstrasi berjalan tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.