Lonjakan Utang dan Biaya Perang Ancam Perekonomian Israel

Pembengkakan utang nasional dan lonjakan belanja militer yang membebani kas negara membayangi pelaksanaan kampanye pemilihan umum parlemen Israel untuk pemilu Oktober 2026. Para politisi dinilai lebih fokus menonjolkan retorika perang ketimbang mencari jalan keluar dari krisis ekonomi yang makin membengkak.

Bank sentral Israel mencatat pengeluaran perang di Gaza, Lebanon, Suriah, dan kawasan lain mencapai 350 miliar shekel atau sekitar USD118 miliar sepanjang periode 2023 hingga 2026. Angka tersebut belum menghitung alokasi operasi militer melawan Iran yang dimulai akhir Februari, serta tambahan dana konflik sebesar 35 miliar shekel yang dikeluarkan Kementerian Keuangan pada April.

Belanja pertahanan saja memakan dana hingga 249 miliar shekel atau setara USD84 miliar. Kondisi ini melonjakkan porsi belanja militer terhadap PDB dari 5,2 persen pada 2023 menjadi lebih dari 8 persen pada 2024, sementara utang nasional melonjak ke angka 1,4 triliun shekel dari posisi awal 1,07 triliun shekel.

Analis dari Chatham House menyoroti minimnya perhatian para kandidat pemilu terhadap ancaman krisis keuangan ini.

"Sayangnya, tidak ada keuntungan elektoral sama sekali dalam membahas ekonomi," ujar Yossi Mekelberg, seorang Associate Fellow di Chatham House.

Mekelberg menilai para pemilih tidak diberikan pemahaman yang cukup mengenai besarnya beban pembayar utang negara.

"Hal itu tidak akan mengubah perolehan kursi parlemen, bahkan untuk beberapa kursi sekalipun. Tidak banyak pemahaman mengenai cara kerja utang, atau bahkan besarnya biaya untuk melayani utang tersebut. Sebaliknya, para politisi berasumsi bahwa pemilih jauh lebih tertarik mendengar retorika nasionalistik yang umum, sehingga itulah yang mereka sajikan," kata Yossi Mekelberg.

Di sisi lain, beban kas negara terus meningkat meski penerimaan pajak mencapai rekor 509,3 miliar shekel pada 2025. Masalah makin rumit akibat tanggungan subsidi untuk populasi ultra-Ortodoks Haredi yang mencapai 6.000 shekel per rumah tangga per bulan, sementara pengeluaran untuk pertahanan sipil dan layanan utang tumbuh jauh lebih cepat.

Pakar ekonomi menilai tren proyeksi utang Israel yang berfluktuasi antara 67 persen hingga 70 persen dari PDB sangat mengkhawatirkan.

"Proyeksi jangka panjang untuk utang Israel berfluktuasi antara sekitar 67 persen hingga 70 persen, dan hal ini mengkhawatirkan," ujar Michael Ben-Gad, seorang profesor ekonomi di City St George’s, University of London.

Ia menambahkan bahwa kenaikan utang tidak akan berhenti tanpa kebijakan rasional dari pemerintah.

"Angka tersebut terus meningkat akibat perang, dan rencana peningkatan belanja pertahanan mengisyaratkan bahwa utang akan terus bertambah kecuali jika ada kenaikan pajak atau pemotongan belanja sektor sipil," katanya.

Tekanan fiskal yang memburuk membuat Bank of Israel khawatir akan kelangsungan jangka panjang ekonomi negara tersebut.

"Situasi ini tidak berkelanjutan," kata Ben-Gad.

Ia juga menegaskan bahwa para tokoh politik enggan menyentuh isu utama perpajakan.

"Tidak ada yang benar-benar membahas biayanya," kata Ben-Gad.

Ia menolak anggapan bahwa isu ekonomi sudah terakomodasi dalam wacana publik.

"Satu-satunya pihak yang menyinggung soal ekonomi adalah Golan, namun saat membahasnya, ia biasanya lebih fokus pada biaya hidup dan pengurangan kesenjangan kekayaan, bukan soal perpajakan," ujar Michael Ben-Gad.

Selain utang publik, pemerintah Israel dilaporkan masih menunggak pembayaran sebesar USD3,5 miliar kepada kontraktor pertahanan swasta seperti Elbit Systems. Pakar politik ekonomi juga memperingatkan risiko terhambatnya penjualan obligasi negara di Eropa akibat tekanan politik global terkait tindakan militer Israel di Gaza.