KSP Selesaikan Hambatan Ekspor Mineral Akibat Pemeriksaan LTJ

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memimpin rapat koordinasi untuk menyelesaikan penahanan kapal ekspor mineral di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, akibat ketidakpastian aturan pemeriksaan logam tanah jarang (LTJ), Senin (27/7/2026), dilansir dari Detik Finance.

Masalah penahanan kapal ekspor mineral tersebut timbul karena aparat penegak hukum menghentikan pengiriman dengan alasan belum adanya standar pemeriksaan kandungan LTJ sebagai mineral ikutan.

Pemerintah bersama jajaran kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha menyepakati pedoman batas maksimal kandungan LTJ agar proses pengiriman komoditas tambang ke luar negeri tidak lagi terhenti.

"Hari ini saya rapat kordinasi tentang Tata Kelola Ekspor Mineral Kritis Logam Tanah Jarang (LTJ). Saya mendapat laporan dari beberapa pengusaha tentang terhambatnya ekspor mineral," ujar Dudung dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2026).

Langkah penertiban aturan dilakukan untuk mencegah keraguan pelaku usaha serta memastikan kegiatan perdagangan tetap berjalan sesuai koridor hukum.

"Ini karena kekosongan aturan tentang kandungan maksimal mineral ikutan LTJ yang diperbolehkan. Kalau LTJ belum diatur, APH (aparat penegak hukum) tidak boleh mengada-ada. Jangan ada APH termasuk TNI yang menghambat ekspor, kalau memang tidak ada aturan yang dilanggar," tegas Dudung.

Kepala Staf Kepresidenan menambahkan bahwa koordinasi antarinstansi sangat diperlukan agar regulasi tidak saling tumpang tindih dan memicu ketakutan bagi para pengusaha.

"Ada juga masalah aturan tumpang tindih, karena keragu-raguan, dan rasa ketakutan juga dari pelaku usaha, ini jangan sampai terjadi," ujarnya.

Hasil pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama antara kementerian terkait, Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan para pelaku industri mineral.

"Tadi sudah kita komunikasikan dan alhamdulilah para dirjen, pelaku usaha, Bareskrim, dan Kejaksaan, sangat fleksibel, aturannya kita tata rapi, tapi kemudian ekspor tidak terhenti, karena akan berdampak buruk pada masyarakat," ujar Dudung.

Selain menyelesaikan hambatan logistik, KSP menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi cadangan Rare Earth Oxides (REO) mencapai 350 ribu ton yang memerlukan penanganan hilirisasi secara optimal.

"Logam Tanah Jarang harus dipahami sebagai pembangunan rantai nilai industri nasional, bukan sekadar aktivitas pertambangan. Nilai tambah terbesar justru tercipta setelah proses pemisahan, pemurnian, hingga menjadi magnet permanen dan komponen industri berteknologi tinggi," tegas Dudung.

Pengembangan potensi LTJ dirancang melalui lima pilar strategis, meliputi penguatan regulasi, pembangunan ekosistem industri, kelestarian lingkungan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan diplomasi ekonomi global.