KPK Tangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam OTT

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Jawa Tengah pada Rabu (29/7/2026). Penangkapan ini menambah panjang daftar pejabat daerah yang diamankan oleh lembaga antirasuah tersebut.

Anom Widiyantoro tercatat menjadi kepala daerah ke-12 yang ditangkap KPK sepanjang tahun 2026 dalam berbagai penindakan. Pihak otoritas terkait saat ini masih mendalami dugaan pelanggaran hukum tersebut.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya tindakan penindakan hukum berupa operasi tangkap tangan terhadap pemimpin daerah Kabupaten Pemalang tersebut saat dikonfirmasi oleh CNNIndonesia.com.

"Benar, ada penangkapan terhadap bupati Pemalang," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

Fitroh Rohcahyanto menjelaskan bahwa perincian perkara serta status pihak-pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut belum dirilis secara resmi.

"Lebih detailnya ke jubir (juru bicara)," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

Sebelumnya, Anom Widiyantoro bersama pasangannya Nurkholes resmi menjabat sebagai kepala daerah sejak 20 Februari 2025 usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Pasangan ini diusung oleh koalisi Partai Golkar, Perindo, PSI, Gelora, dan Partai Buruh.

Pria kelahiran 20 Maret 1970 tersebut memiliki latar belakang pendidikan di bidang Manajemen Keuangan Universitas Diponegoro dan Magister Ekonomi & Bisnis Universitas Padjajaran. Sebelum memasuki dunia politik, Anom memiliki rekam jejak panjang di BUMN, termasuk di PT WIKA dari 1996 hingga 2021 serta menjadi Direktur Keuangan PT Hotel Indonesia Property pada 2021 hingga 2024.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan ke KPK, Anom tercatat memiliki total harta kekayaan mencapai Rp21,3 miliar. Penangkapannya menyusul 11 kepala daerah lain yang lebih dulu ditangkap KPK sepanjang 2026 terkait kasus suap, pemerasan, hingga gratifikasi, seperti Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, hingga Bupati Sukoharjo Etik Suryani.