KPBB Kritik Rencana Pemprov DKI Cabut Insentif Pajak Kendaraan Listrik

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut insentif pajak kendaraan listrik menuai kritik keras dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbel pada Jumat (24/7/2026). Langkah tersebut dinilai berpotensi mengembalikan Jakarta ke masa krisis udara bersih.

Kritik tersebut disampaikan untuk merespons pernyataan Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Lusiana Herawati. Bapenda mencatat potensi pendapatan daerah yang hilang mencapai Rp2 triliun per tahun akibat pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan listrik.

Namun, KPBB mengingatkan bahwa tingkat pencemaran udara di ibu kota saat ini sudah berada dalam kategori akut dan mengancam kesehatan masyarakat.

"Pencemaran udara di Jakarta telah menyebabkan 58,2% warga menderita penyakit pernapasan dengan beban biaya medis yang fantastis, mencapai Rp 59 triliun pada tahun 2025. Emisi kendaraan bermotor juga mendorong lonjakan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) DKI hingga 103,25 juta ton per tahun," ujar Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif KPBB.

KPBB menilai pemberian insentif pajak merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengendalikan polusi udara. Kebijakan insentif tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 2/2005 serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 576/2023.

Daripada mencabut insentif kendaraan ramah lingkungan, KPBB menyarankan penerapan skema cukai atau pajak emisi bagi kendaraan berbahan bakar fosil yang melebihi standar baku mutu. Berdasarkan perhitungan lembaga tersebut, skema disinsentif berpotensi menyumbang Pendapatan Asli Daerah hingga Rp5,7 triliun.

"Melalui skema cukai emisi, kendaraan ramah lingkungan tetap mendapatkan tempat dan diminati masyarakat tanpa membuat Pemprov DKI kehilangan pendapatan daerah. Sungguh ironis jika Pemprov berburu penerimaan pajak dari kendaraan listrik yang justru membantu mengatasi krisis udara, ketimbang memajaki sumber polusi yang sebenarnya," ujar Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif KPBB.

Penerapan disinsentif emisi dinilai mampu menjaga konsistensi komitmen lingkungan tanpa harus mengorbankan kesehatan warga demi mengejar target penerimaan jangka pendek.