DPRD DKI Bahas Rencana Pajak Tahunan Kendaraan Listrik untuk Optimalkan PAD

Penerapan pajak tahunan untuk kendaraan listrik kembali dibahas di DPRD DKI Jakarta sebagai upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilansir dari Detik Oto.

Potensi pajak kendaraan listrik di Jakarta mencapai Rp 573 miliar hingga Juni 2026, dengan potensi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sekitar Rp 1,57 triliun. Jumlah kendaraan listrik di Jakarta sudah mencapai sekitar 220 ribu unit.

Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menyatakan peningkatan jumlah kendaraan listrik harus diikuti regulasi perpajakan yang tepat karena kendaraan tersebut menggunakan jalan dan sarana yang dibangun melalui APBD.

"Sekarang kendaraan listrik semakin banyak dan tentu menggunakan jalan serta sarana yang dibangun melalui APBD. Karena itu ada usulan agar diberlakukan pajak kendaraan listrik," ujar Suhud.

Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Lusiana Herawati menambahkan, jika insentif daerah diterapkan, Pemprov DKI berpotensi memperoleh penerimaan sekitar Rp 4 triliun dari pajak kendaraan listrik.

"Kalau seluruh kendaraan listrik tetap dibebaskan, potensi kehilangan penerimaan bisa mencapai sekitar Rp 5,7 triliun," kata Lusiana.

Sebelumnya, kendaraan listrik mendapat keringanan pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang memberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB, disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah.

Pemprov DKI Jakarta pernah mengusulkan skema insentif pajak kendaraan listrik berdasarkan nilai jual kendaraan, namun rencana tersebut dibatalkan setelah Surat Edaran Mendagri meminta pemerintah daerah memberikan insentif pembebasan pajak kendaraan listrik.

Akibatnya, Pemprov DKI dan beberapa provinsi lain saat ini masih membebaskan pajak tahunan untuk kendaraan listrik.