Komisi III DPR Desak Pembukaan Rekening Botok di Bank Mandiri

Komisi III DPR mendesak Polri dan Bank Mandiri membuka kembali rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, yang sempat dibekukan menjelang aksi di DPR pada 27 Agustus 2026.

Rekening tersebut sempat ditunda transaksinya oleh Polda Metro Jaya atas permintaan kepolisian untuk memastikan sumber dana donasi yang masuk tidak melanggar hukum. Setelah penelusuran, rekening itu diaktifkan kembali oleh Bank Mandiri.

Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Ihza Mahendra, selaku Ketua Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), menegaskan pemerintah tidak terlibat dalam pembekuan rekening tersebut dan tidak memerintahkan tindakan itu.

"Saya telah berkoordinasi dengan Kepala Bareskrim Polri dan Kapolda Metro Jaya untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut," ujar Yusril.

Yusril menjelaskan bahwa kepolisian berwenang menunda transaksi rekening maksimal lima hari untuk penyelidikan sesuai Undang-Undang TPPU, namun pemerintah tetap menghormati prosedur hukum dan kewenangan institusi negara.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menyatakan polisi telah rampung memeriksa rekening milik Botok dan memutuskan penundaan transaksi dihapus sehingga rekening dapat digunakan kembali.

"Kami sudah memperoleh fakta hukum dari pihak terkait mengenai donasi dan rekening tersebut. Penundaan rekening dapat dijalankan kembali menjadi kewenangan Bank Mandiri," kata Iman.

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, menegaskan bank memegang teguh kepercayaan nasabah dan membuka kembali rekening sesuai arahan Komisi III DPR dan Polda Metro Jaya.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai penundaan transaksi rekening Botok dilakukan untuk kepentingan keamanan dan sah secara prosedur.

"Alasan polisi ada dasarnya, ini untuk kepentingan keamanan. Jadi untuk kepentingan seperti itu menurut saya bisa dilakukan," ujar Misbakhun.

Dia menegaskan bahwa tindakan ini justru menunjukkan negara bekerja dan menjaga kepercayaan publik agar institusi perbankan tidak dipakai untuk tujuan yang merugikan negara.