Komdigi Susun Aturan Tarif Pengiriman Barang Driver Ojol

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merencanakan pembahasan regulasi tarif pengiriman barang dan makanan bagi pengemudi ojek online di Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026), dilansir dari Detik iNET.

Skema bagi hasil untuk layanan antar barang dan makanan tersebut tidak akan dipukul rata seperti pembagian 92 persen dan 8 persen pada pengantaran penumpang.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan penataan fungsi regulasi dialokasikan secara terpisah, di mana sektor pengangkutan penumpang dikelola Kementerian Perhubungan sedangkan sektor barang dan makanan berada di bawah wewenang Komdigi.

"Rencananya kita akan menyusun Kepmen sesuai Perpres yang sedang disusun," ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.

Pemerintah saat ini sedang mencermati model bisnis pengiriman sekaligus menyerap masukan dari para mitra pengemudi dan pihak penyedia platform.

"Nah kita sedang melakukan pendalaman. Dari proses bisnis pengantaran barang dan makanan, serta melihat aspirasi yang datang dari para pengemudi dan juga dari platform nanti kita lihat mana yang terbaik," imbuh Nezar Patria.

Langkah penyesuaian ini mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pembagian hasil yang lebih adil bagi para pengemudi dengan tetap menjaga keberlangsungan ekosistem industri digital.

"Ya, 92% dan 8% itu untuk pengantaran orang. Sementara ada fleksibilitas untuk pengantaran barang dan makanan. Namun demikian kita tetap melihat proses bisnisnya dan bagaimana algoritma yang disusun," ujar Nezar Patria.

Karakteristik pengiriman barang membutuhkan pertimbangan komponen operasional yang lebih kompleks dibanding angkutan orang, mulai dari volume, bobot, hingga pengemasan barang.

"Lalu ada juga risiko-risiko terlambat, cuaca buruk dan lain sebagai macamnya, Itu kan semuanya harus dihitung. Lalu nanti akan kita juga mendalami bagaimana platform melakukan charging terhadap service yang mereka berikan dari proses bisnis yang ada dan kita coba pastikan bahwa semua proses itu berlangsung secara fair sehingga pengemudi mendapatkan haknya dengan cukup fair," tegas Nezar Patria.

Pemerintah menargetkan regulasi baru ini mampu memberikan margin usaha yang wajar bagi perusahaan platform agar dapat terus bertahan di tengah kompetisi industri yang ketat.