Kementan Subsidi Benih Padi 1 Juta Hektare pada 2027

Kementerian Pertanian menyiapkan program subsidi benih padi untuk minimal 1 juta hektare lahan pada 2027 guna menggenjot produksi gabah nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kebijakan tersebut saat meninjau panen modern di Desa Ciasem dan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Rabu (2/9/2026).

Penerapan subsidi benih ini ditujukan untuk memperluas penggunaan metode Pertanian Modern Advanced Agricultural System (PM-AAS). Melalui metode ini, populasi tanaman dipadatkan dari 360 ribu rumpun menjadi 800 ribu hingga 1 juta rumpun per hektare, sehingga produktivitas meningkat dari rerata 5–6 ton menjadi 10–13 ton per hektare.

Kementan mengkalkulasikan tambahan produksi gabah kering giling mencapai 5 juta ton jika subsidi diterapkan pada 1 juta hektare. Cakupan program bahkan berpotensi diperluas hingga 4 juta hektare. Meski memerlukan tambahan biaya pupuk dan benih sekitar Rp2 juta per hektare, potensi pendapatan petani dapat melonjak hingga Rp65 juta per hektare dengan asumsi harga pembelian pemerintah Rp6.500 per kilogram.

Metode PM-AAS yang telah diuji coba selama dua tahun dan diterapkan di 10 hingga 11 provinsi ini mengandalkan sistem tanam benih langsung tanpa persemaian. Efisiensi waktu tersebut memungkinkan petani melakukan penanaman hingga tiga kali dalam setahun.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan peningkatan populasi tanaman dalam metode baru tersebut.

"Metode ini meningkatkan populasi, dari yang sebelumnya 360 ribu rumpun menjadi 800 ribu sampai satu juta," kata Amran, Rabu 2 September 2026.

Amran menjelaskan lebih lanjut mengenai skema penganggaran dan target produksi nasional yang dibidik pemerintah.

"Tahun depan kita anggarkan minimal 1 juta hektar. Kalau 1 juta hektar dikali (tambahan produksi) 5 ton, itu ada 5 juta ton," ujar Amran di lahan pertanian Desa Ciasem, Subang, Jawa Barat, Rabu (2/9).

Ia menuturkan potensi kalkulasi pendapatan yang bisa diterima oleh para petani.

"Kalau 1 juta kali 5 ton, itu 5 juta ton kan? Kalau 2 juta, berarti 10 juta ton kan? 10 juta ton kali Rp 6 juta (HPP per ton) kali Rp 10 triliun, Rp 65 triliun. Rp 65 triliun pendapatan petani," ujar Amran.

Amran merinci perbandingan peningkatan hasil panen pada lahan biasa maupun lahan rawa.

"Kalau 4 juta ton kita tanami, itu Rp 130 triliun lebih tambahan pendapatan petani. Tadi 2 kali lipat (peningkatannya) 5 ton sampai 6 ton. Tadi kan ada 10, ada yang 13 ton per ha.

Dulunya 5 ton, 6 ton. Kalau di daerah rawa 8 ton. Dulu 3 ton, meningkatkan juga 5 ton," katanya.

Ia menerangkan teknis kerapatan tanam yang menjadi kunci pendorong lonjakan hasil panen.

"Yang dulu ada jarak 25 cm, 20 cm. Sehingga populasinya 360 ribu (rumpun per ha). Sekarang karena ini rapat, populasinya naik 800 (ribu) sampai 1 juta (rumpun per ha).

Nah, ini meningkatkan 2 kali lipat. Yang biasanya 5 ton-6 ton. 5,5 sekarang 11 ton sampai 13 ton per ha," jelasnya.

Mengenai beban operasional, Amran mengalkulasikan rasio antara biaya tambahan dan hasil bersih yang didapat.

"Kalau 5 ton dikali 6 itu Rp 30 juta atau Rp 35 juta tambahannya, tapi itu bisa juga sampai Rp 40 juta. Nah, biayanya tambahannya hanya Rp 2 juta," terangnya.

Ia menambahkan detail estimasi keuntungan bulanan yang bisa diperoleh petani.

"Nah, katakanlah dia produksi 10 ton kalau dikali Rp 6.500 (HPP) itu berarti Rp 65 juta, biayanya Rp 15 juta maksimal Rp 20 juta. Berarti ada selisih Rp 45 juta 4 bulan, dapat Rp 11 juta per bulan bersih," bebernya.

Amran juga menanggapi proyeksi BPS terkait potensi penurunan produksi padi sebesar 0,08 persen atau 30 ribu ton pada Oktober 2026.

"0,08 persen kecil sekali, kali 34,6 juta ton aja deh hanya 30 ribu ton, sangat kecil kan," ujarnya.

Ia memastikan kesiapan pasokan benih nasional dari pusat perakitan pemerintah.

"Sekarang ini kita sudah produksi tahun ini 245 ton untuk tahun ini. Kalau benih sebar, seluruh komoditas," jelasnya.

Amran kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk mendistribusikan subsidi benih secara nasional mulai tahun depan.

"Caranya adalah untuk tahun pertama, insyaallah tahun depan kita subsidi benih se-Indonesia minimal 1 juta hektare, tahun depan," kata Amran saat ditemui di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Rabu (2/9/2026).

Ia membandingkan capaian produktivitas rata-rata sebelum dan sesudah penerapan metode modern.

"Yang dulu rata-rata 5,5 ton, sekarang ini menjadi 11 ton, 12 ton, ada 13 ton per hektare," ujarnya.

Amran menguraikan lompatan nilai pendapatan yang diperoleh petani di lapangan.

"(Biayanya) lebih tinggi Rp2 juta per hektare tetapi penghasilannya naik, kemarin ada sampai Rp65 juta per hektare (dengan asumsi produktivitas 10 ton). Kalau dulu 5 ton per hektare itu nilainya Rp30-35 juta per hektare," tutur dia.

Ia menyoroti keunggulan efisiensi waktu dari teknik tanam benih langsung.

"Ini langsung direct seeding, jadi dari padi bibit benih, ini langsung disemai. Tidak ada lagi biaya untuk pembibitan. Ini menguntungkan segi waktu, itu pembibitan kan bisa memakan waktu pembenihan bisa 2-3 minggu dan pindahnya katakanlah habis 1 bulan," jelas Amran.

Amran menutup penjelasannya dengan potensi peningkatan frekuensi masa tanam dalam satu tahun.

"Nah ini langsung, jadi untuk 3 kali tanam dalam 1 tahun itu sangat memungkinkan," pungkasnya.

Guna menunjang program tersebut, pemerintah telah menyiapkan produksi benih melalui pusat benih padi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang mencatatkan produksi 245 ton benih pada tahun ini untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia.