Kementan Mendorong Sistem Pertanian Modern untuk Capai Target Padi

Kementerian Pertanian mendorong penerapan teknologi Pertanian Modern-Advance Agriculture System untuk memacu produktivitas padi hingga 10 ton per hektare. Program ini menyasar 1 juta hektare lahan pada 2026 dan ditargetkan meluas menjadi 3 juta hektare tahun depan, sebagaimana dilansir dari Investor Daily pada Rabu (05/08/2026).

Inovasi budi daya berbasis mekanisasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi usaha tani serta menekan biaya produksi nasional.

Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi Kementan, Amin Nur, menjelaskan bahwa penerapan metode ini fokus pada efisiensi input agar hasil panen meningkat pesat.

"Melalui PM-AAS, pemerintah berupaya mengungkit produksi padi dengan teknologi modern. Tahun ini kami harapkan penyebarannya bisa mencapai 1 juta ha dan bertahap tahun depan luasnya jadi 3 juta ha," jelas Amin Nur.

Penerapan sistem ini mengusung enam prinsip utama, seperti penanaman benih langsung, efisiensi pupuk dan air, penggunaan mekanisasi, pengelolaan berbasis korporasi, budi daya intensif, serta penyesuaian spesifik lokasi.

"PM-AAS menghadirkan sistem budi daya padi modern berbasis teknologi, presisi, dan korporasi sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan produksi tapi biaya tidak terlalu besar," tandas Amin Nur.

Pengawalan teknologi ini melibatkan penyuluh pertanian di lapangan untuk menyiapkan calon petani dan calon lokasi.

Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi BPPSDMP Kementan, Saptorini, menyampaikan pentingnya pendampingan bagi para penyuluh dalam menjalankan program tersebut.

"Peran penyuluh pertanian dari mulai persiapan, pelaksanaan, hingga monitoring dan pengawalan kegiatan di lapangan," kata Saptorini.

Untuk memastikan ketercapaian program, setiap penyuluh ditargetkan mendampingi lahan seluas 100 hektare di Pulau Jawa dan 50 hektare di luar Pulau Jawa.

"Peran BPPSDMP adalah memastikan implementasi PM-AAS berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan berdampak," kata Saptorini.

Dukungan pasokan pupuk juga dipastikan mencukupi kebutuhan program budi daya ini secara berkesinambungan.

SVP Indonesia Agrichemical Research Institute PT Pupuk Indonesia, Gita Bina Nugraha, menyoroti kebiasaan penggunaan input oleh petani selama ini.

"Selama ini kita tahu banyak petani berlebihan dalam penggunaan pupuk," kata Gita Bina Nugraha.

Kapasitas produksi industri dalam negeri dinilai siap memenuhi lonjakan kebutuhan pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi.

"Kapasitas produksi dan infrastruktur kami siap mendukung program swasembada pangan pemerintah," ujar Gita Bina Nugraha.

Stok pupuk bersubsidi yang tersebar di gudang distributor tercatat mencapai 1.076.000 ton per 3 Agustus 2026.

"Kami juga menyiapkan pupuk nonsubsidi dengan stok 405.880 ton," tambah Gita Bina Nugraha.

Penyaluran pupuk bersubsidi dipantau secara digital guna mengantisipasi keterlambatan distribusi di tingkat petani.

"Kami punya aplikasi iPubers untuk memantau realisasi penyaluran pupuk bersubsidi ke petani dan kelompok tani," kata Gita Bina Nugraha.

Pemantauan berkesinambungan terus dilakukan agar penggunaan pupuk organik juga mengalami peningkatan.

"Dengan kebutuhan pupuk organik yang bertambah, harus ada pengawalan pemakaian organik yang penggunaannya oleh petani masih jauh di bawah urea dan NPK," tandas Gita Bina Nugraha.

Kebutuhan benih padi untuk periode 2026–2027 diperkirakan mencapai 50.066 ton, dengan varietas unggul tahan hama dan tahan rebah.

VP Supply Chain Management PT Sang Hyang Seri, Dias Agriana, mengharapkan kejelasan data lokasi dan alokasi penerima manfaat.

"Kami berharap ada data CP-CL petani dalam program itu sehingga ada kepastian alokasi, wilayah distribusi, dan jadwal kebutuhan, karena benih tidak bisa diproduksi dalam waktu singkat," tandas Dias Agriana.