Kemensos Uji Coba Penyaluran Bansos Lewat KDMP di 900 Lokasi

Akses bantuan sosial bagi masyarakat bakal makin dekat. Kementerian Sosial berrencana menguji coba skema penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih di 900 titik yang sudah siap beroperasi.

Skema baru ini dirancang untuk mempermudah penerima manfaat dalam menjangkau bantuan. Dikutip dari Investor Daily, mekanisme penyaluran saat ini dipastikan tidak mengalami perubahan mendadak selama masa simulasi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa penyaluran tahap awal masih memanfaatkan jaringan bank Himbara dan PT Pos Indonesia sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Selama ini penyalurannya lewat Himbara atau PT Pos. Sekarang kita akan coba menyalurkan di KDMP. Posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih mudah mengakses," kata Saifullah Yusuf usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Bank-bank Himbara bakal menempatkan agen resmi di lokasi KDMP. Langkah ini memungkinkan warga mencairkan dana sekaligus berbelanja bahan pokok langsung di koperasi desa tersebut.

"Yang pertama, bank-bank Himbara membuka agen di KDMP. Jadi penerima manfaat bisa mengambil uang di sana dan membelanjakannya di KDMP. Itu yang sekarang sedang kami simulasikan," ujarnya.

Gus Ipul menegaskan bahwa skema penjangkauan ini sama sekali tidak mengubah sistem yang telah berjalan.

"Enggak, sementara ini belum. Nanti kita simulasikan dulu di 900 titik yang sudah siap beroperasi. Yang melayani tetap agen-agen dari bank Himbara," katanya.

Pemerintah menyeburkan peluang penyaluran secara langsung oleh KDMP dapat dilakukan di masa depan jika payung hukum dan regulasinya telah disesuaikan.

"Ke depan, kalau regulasinya sudah ada perubahan, bisa jadi langsung lewat KDMP. Tetapi sekarang regulasinya memang masih melalui Himbara atau PT Pos," jelasnya.

Uji coba tersebut akan bergulir setelah perincian bansos triwulan III rampung. Pemerintah menargetkan pelaksanaan tahap awal dimulai pada triwulan IV-2026 di berbagai provinsi.

Program yang masuk dalam uji coba ini mencakup Program Keluarga Harapan serta Bantuan Pangan Non-Tunai senilai Rp 200.000 per bulan yang biasa dicairkan tiap tiga bulan.

PT Pos Indonesia tetap memegang peran penting menyalurkan bantuan ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta melayani lansia dan penyandang disabilitas secara langsung ke rumah.

"Pada akhirnya semuanya akan bersinergi. Bukan menggantikan PT Pos atau Himbara, tetapi membuat masyarakat bisa mengambil bantuan di KDMP yang lokasinya lebih dekat," kata Saifullah Yusuf.