Kemensos dan Pemda Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah mempercepat penyediaan lahan dan pembangunan fisik gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai wilayah guna menekan angka putus sekolah serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Langkah percepatan ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan jajaran kepala daerah untuk memastikan fasilitas pendidikan berasrama tersebut dapat segera beroperasi menampung anak-anak dari keluarga prasejahtera desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak dapat bekerja sendirian tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam mengelola program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.

"Tinggal jenengan (Anda) mengelola. Saya minta tolong, bupati dan jajarannya mendukung kepala sekolah dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah itu," kata Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.

Program yang dirancang sistem boarding school ini memberikan fasilitas lengkap mulai dari pemenuhan kebutuhan pangan, laptop, hingga seragam guna memberikan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak miskin.

"Jadi beliau tidak ingin kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin. Sekolah Rakyat ini jalan untuk menggraduasi saudara-saudara kita yang miskin melalui jalur pendidikan," kata Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.

Saat ini tercatat sekitar 4,1 juta anak belum pernah bersekolah atau mengalami putus sekolah di Indonesia, sedangkan daya tampung Sekolah Rakyat yang beroperasi baru menjangkau sekitar 43 ribu siswa.

"Saya senang kalau ada pimpinan daerah yang memang berusaha ikut menyukseskan apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden," ujar Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.

Selain akses pendidikan gratis, pemerintah turut menyiapkan intervensi terpadu berupa renovasi 10 ribu rumah melalui kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bantuan pemberdayaan sosial ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga.

"Tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi lewat jalur pendidikan. Tidak boleh ada titipan," tegas Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.

Sistem berasrama dipandang sebagai solusi efektif karena banyak anak dari keluarga tidak mampu belum memiliki dukungan lingkungan tinggal yang memadai untuk belajar.

"Jadi Pak Presiden betul-betul sedang berusaha keras supaya anak-anak ini semua bisa sekolah," katanya Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.

Pemerintah optimistis kualitas hidup keluarga peserta didik dapat meningkat secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui penggabungan program pendidikan serta pemberdayaan ekonomi orang tua.

"Ini untuk orang miskin, tapi Pak Presiden menyediakan sarana dan prasarana unggulan," ujarnya Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.

Kementerian Sosial mendorong penguatan komitmen seluruh jajaran di daerah agar anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan berkualitas.

"Itu hanya (bisa dicapai) dengan cara berkolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," kata Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.

Sejumlah daerah menyatakan kesiapannya mendukung program tersebut, salah satunya Kabupaten Agam yang telah mengalokasikan lahan seluas 10 hektare di Nagari Manggopoh.

"Ada lahan kita, 10 hektare kita usulkan untuk sekolah rakyat. Kita sudah (koordinasi) dengan BPN, sudah surati, dan tidak ada masalah lagi. Jadi makanya kami memberanikan diri datang ke sini, bahwa lahan untuk sekolah rakyat sudah tersedia," kata Benni Warlis, Bupati Agam.

Dukungan serupa disampaikan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyerahkan sertifikat lahan seluas tujuh hektare untuk diverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

"(Kami kesini) menyerahkan sertifikat saja Pak Wamen. Harapannya bisa masuk ke tahap tiga," kata Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Kartanegara.

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan juga telah mengusulkan lahan seluas 8,11 hektare demi merespons aspirasi masyarakat setempat terhadap kehadiran sekolah berasrama tersebut.

"Masyarakat Buton Selatan Pak (Wamensos), merindukan Sekolah Rakyat itu," kata Muhammad Adios, Bupati Buton Selatan.

Di Kuantan Singingi, Riau, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Komplek Sport Center Teluk Kuantan bahkan sudah mencapai 90 persen dan bersiap memulai operasional.

"Alhamdulillah, kami satu-satunya di Provinsi Riau yang (pertama) mendapatkan (kepercayaan membangun gedung permanen) Sekolah Rakyat," ujar Muklisin, Plt Bupati Kuantan Singingi.

Tahapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di Kuantan Singingi dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 28 Agustus 2026 sebelum memasuki tahap matrikulasi pada 31 Agustus 2026.

"Tanggal 18 sampai 28 Agustus masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah, 31 Agustus itu matrikulasi," ungkap Muklisin, Plt Bupati Kuantan Singingi.

Sementara di Sulawesi Barat, pembangunan gedung permanen berdiri di atas lahan hibah seluas 6,5 hektare di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar.

"Alhamdulillah, di Provinsi Sulawesi Barat ada dua Sekolah Rakyat, yaitu satu di Kabupaten Mamuju, dan satunya di daerah kami, daerah Kabupaten Polewali Mandar," kata Fahry Fadly, Ketua DPRD Polewali Mandar.

Penyerahan lahan tersebut dipastikan berasal dari aset pribadi guna mempercepat ketersediaan fasilitas pendidikan gratis di wilayah tersebut.

"Dan tanah yang digunakan, Sekolah Rakyat itu adalah tanah hibah, tanah pribadi Bapak Bupati Kabupaten Polewali Mandar," tambah Fahry Fadly, Ketua DPRD Polewali Mandar.

Adapun di Jawa Tengah, sebanyak 2.692 siswa telah tertampung di 10 lokasi Sekolah Rakyat permanen dan enam lokasi rintisan untuk tahun ajaran 2026/2027.

"Sekolah Rakyat ini jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Karena bagaimana pun juga angka kemiskinan di Jawa Tengah masih relatif tinggi," kata Taj Yasin Maimoen, Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai program nasional ini sejalan dengan pengalaman daerah dalam mengelola sekolah berasrama khusus keluarga prasejahtera selama satu dekade terakhir.

"Harus kita kawal karena ini adalah gagasan presiden kita, yang tujuannya untuk memuliakan keluarga miskin. Sehingga, sekolah rakyat ini benar-benar memfasilitasi kebangkitan orang-orang kecil," ujarnya Taj Yasin Maimoen, Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Implementasi program di Jawa Tengah terus dikembangkan secara bertahap dengan potensi kapasitas total mencapai 35 ribu siswa jika seluruh kabupaten dan kota telah memiliki fasilitas permanen.

"Dengan adanya Program Sekolah Rakyat kami tentu senang, karena ini sejalan dengan rintisan yang telah kami lakukan sekitar 10 tahun terakhir," beber Taj Yasin Maimoen, Wakil Gubernur Jawa Tengah.