Kemenkeu Identifikasi 40 Perusahaan Baja Diduga Kemplang Pajak Rp5 T

Kementerian Keuangan mengantongi daftar 40 perusahaan baja yang terindikasi tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp4 triliun hingga Rp5 triliun, dilansir dari Detik Finance, Jumat (28/8/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihak pemerintah baru melakukan pemeriksaan terhadap satu perusahaan dari puluhan daftar tersebut. Praktik pengemplangan ini diduga melibatkan manipulasi bahan bangunan, operasional, serta maraknya barang impor tanpa dokumen resmi di pasaran.

"Saya punya list 40. Baru diperiksa satu yang lain belum dikejar. Itu aja, kira-kira mungkin bocor Rp 4 triliun hingga 5 triliun," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).

Inspeksi mendadak ke lokasi menunjukkan potensi kebocoran pajak dari satu perusahaan saja dapat menembus Rp1 triliun saban tahun. Penertiban menyeluruh kini membidik potensi pelanggaran pada Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga jalur impor barang.

"PPH, PPN, apa semuanya. Impor-impornya juga bohong. Semuanya itu. Jadi kan kita beresin yang betul," tambahnya.

Proses penagihan utang perpajakan dari puluhan entitas tersebut telah dihitung, meski diakui terdapat kendala akibat lambatnya kinerja jajaran pegawai pajak di lapangan.

"Sudah dihitung utang pajaknya berapa. Lagi nagih-nagihin. Kendalanya ya di pajak masih lambat aja," bebernya.

Lolosnya operasi perusahaan nakal selama puluhan tahun diduga tidak lepas dari penyelewengan internal. Purbaya menegaskan pihaknya telah mengidentifikasi oknum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terlibat dan siap melayangkan sanksi pemecatan.

"Iya dalam waktu dekat dipecatin," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.