Kemenkeu Bidik 40 Perusahaan Baja Pengemplang Pajak

Praktik manipulasi operasional hingga peredaran barang impor ilegal dari 40 perusahaan industri baja dibidik oleh Kementerian Keuangan untuk ditertibkan. Penindakan di sektor manufaktur ini diperkirakan mampu menyelamatkan potensi penerimaan negara yang bocor sebesar Rp4 triliun hingga Rp5 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dari puluhan entitas bisnis yang terindikasi melanggar hukum di Jakarta Pusat pada Jumat (28/8/2026), otoritas pajak baru menyelesaikan pemeriksaan terhadap satu perusahaan baja.

"Saya punya list 40. Baru diperiksa satu yang lain belum dikejar. Itu aja kita kira mungkin bocor Rp 4 triliun hingga 5 triliun," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Temuan lapangan menunjukkan potensi kerugian penerimaan negara dari satu perusahaan saja diperkirakan dapat menembus Rp1 triliun untuk jangka waktu operasional tiga tahun. Penertiban ini dilakukan secara menyeluruh mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga kepatuhan jalur impor.

"Satu perusahaan itu aja sampai 1 triliun lo dapatnya loh sebetulnya. Kemarin saya datang itu. Satu tahun ya?

Tiga tahun. Tiga tahun lah. Belum ngetarik lima tahun banyak tuh dapatnya," beber Purbaya.

Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan tersebut membeberkan bahwa modus pengemplangan dilakukan melalui laporan kegiatan operasional fiktif serta pemalsuan dokumen bahan bangunan dan impor.

"PPH, PPN, apa semuanya. Impor-impornya juga bohong. Semuanya itu. Jadi kan kita beresin yang betul," tambahnya.

Kementerian Keuangan memastikan penelusuran terhadap 39 perusahaan baja tersisa terus berlanjut guna mengejar pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan yang tertunggak.