Indonesia Dukung Aturan Notifikasi Uji Coba Rudal Balistik Global

Pemerintah Indonesia menyatakan dukungan terhadap imbauan Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa yang mendesak negara pemilik senjata nuklir memberikan notifikasi awal sebelum menguji rudal balistik, sebagaimana dilansir dari Investor Daily pada Kamis (13/8/2026).

Dukungan tersebut disampaikan guna menjaga kestabilan geopolitik global serta meminimalkan risiko salah kalkulasi antarnegara yang dapat memicu eskalasi konflik bersenjata.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl A. Mulachela menyampaikan penegasan mengenai pentingnya transparansi dalam peluncuran senjata berdaya ledak besar tersebut demi membangun kepercayaan antarnegara.

"Indonesia mendukung adanya inisiatif yang mendesak notifikasi awal, karena hal itu mendorong transparansi dan upaya pembangunan kepercayaan (confidence building)," ujar Nabyl di Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Ia menambahkan bahwa langkah transparansi ini sangat krusial untuk mencegah potensi salah persepsi dalam militer global.

Dukungan Indonesia sejalan dengan deklarasi bersama 41 negara yang dirilis resmi oleh perwakilan Amerika Serikat untuk Organisasi Internasional pada Selasa (11/8/2026). Deklarasi ini mewajibkan pemberitahuan minimal 24 jam sebelum peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM), rudal dari kapal selam (SLBM), maupun wahana peluncur antariksa (SLV).

Sikap bersama 41 negara tersebut menekankan bahaya besar yang mengintai apabila prosedur standar pemberitahuan awal diabaikan oleh para pemilik senjata nuklir.

"Melaksanakan uji coba rudal balistik berkapasitas nuklir tanpa pemberitahuan awal yang memadai merupakan langkah berbahaya yang dapat mengganggu perdamaian serta keamanan negara-negara di sekitar lokasi uji coba," bunyi pernyataan bersama tersebut sebagaimana dilaporkan Anadolu.

Inisiatif internasional ini mengemuka setelah China melakukan uji coba rudal balistik kapal selam bertenaga nuklir pada Juli lalu dengan notifikasi yang hanya diberikan beberapa jam sebelum peluncuran.