8 WNI Diduga Jadi Tentara Rusia, Kemlu dan DPR Gelar Penyelidikan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri tengah memverifikasi informasi dari Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina mengenai dugaan delapan warga negara Indonesia yang direkrut menjadi tentara bayaran Rusia pada Selasa (1/9/2026).

Intelijen Ukraina menyebut para WNI tersebut diiming-imingi bayaran tinggi, tugas non-tempur, hingga percepatan kewarganegaraan Rusia. Namun, sebagian besar justru ditempatkan di garis depan tanpa pelatihan hingga tewas dalam beberapa pekan.

Laporan dari Foreign Intelligence Service of Ukraine membeberkan delapan nama WNI yang diduga direkrut, yakni Yuda Putra Pratama, Haryanto Dwi Kencana, Erwanda, Ngangun Hudri Fadli, Muhammad Syaripudin, M Hadi Maulana, Wahyu Oktavian Iskandar, dan Helmi Nuraha Hakim.

Lembaga intelijen Ukraina menekankan modus perekrutan tersebut sebelumnya juga diterapkan kepada warga negara lain.

"Janji berupa bayaran tinggi, tugas non-tempur, percepatan kewarganegaraan Rusia, dan tunjangan sosial menarik minat orang-orang yang—sering kali—tidak mengetahui ke mana sebenarnya mereka akan dikirim," tulis Intelijen Ukraina dalam situs resminya.

Menanggapi kabar tersebut, pihak Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menegaskan tidak pernah melakukan perekrutan militer di wilayah Indonesia.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, membenarkan kehadiran WNA di militer negaranya, tetapi menepis keterlibatan diplomatik dalam proses tersebut.

"Diakui memang tak sedikit warga negara asing di militer Rusia, tetapi kedutaan besar sama sekali tak terlibat melakukan rekrutmen di dalamnya," ucap Sergei Tolchenov.

Ia menambahkan bahwa orang asing yang bergabung memiliki latar belakang beragam mulai dari pekerja hingga wisatawan, di mana hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.

"Kantor perwakilan Rusia di manapun di Indonesia sama sekali tidak melakukan rekrutmen untuk angkatan bersenjata Rusia," kata Sergei Tolchenov.

Meski demikian, Sergei menyatakan pihak Rusia terbuka jika Pemerintah Indonesia memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

"Jika mereka ingin menanyakan sesuatu pada kami, tentu saja kami siap memberi penjelasan maupun bekerja sama," kata dia.

Juru Bicara I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa koordinasi bersama perwakilan RI di Rusia serta kementerian/lembaga terkait terus dilakukan untuk memastikan kebenaran data tersebut.

"Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut," kata Yvonne dalam keterangannya.

Yvonne mengingatkan adanya aturan hukum tegas mengenai WNI yang masuk dinas militer asing beserta sanksi kewarganegaraannya. Pemerintah juga mendalami indikasi penipuan atau eksploitasi kerja.

"Apabila terdapat WNI yang menjadi korban dalam proses tersebut, pemerintah Indonesia akan mengambil langkah pelindungan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Ia meminta masyarakat waspada terhadap tawaran kerja di kawasan konflik dan menegaskan posisi politik Indonesia tetap netral.

"Apabila keterlibatan WNI dalam angkatan bersenjata negara asing dimaksud terverifikasi, hal tersebut merupakan tindakan individual dan tidak merepresentasikan kebijakan maupun posisi Pemerintah Indonesia," kata Yvonne.

Di sisi lain, Komisi I DPR RI meminta publik tenang sembari menunggu hasil penyelidikan resmi dari Kemlu.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengingatkan agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan terkait kasus ini.

"Informasi mengenai dugaan delapan WNI yang direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia tentu perlu menjadi perhatian bersama. Namun, kita juga perlu berhati-hati dan tidak mengambil kesimpulan sebelum identitas, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan mereka benar-benar terverifikasi," kata Dave kepada wartawan.

Dave menyoroti maraknya tawaran kerja berimbalan besar yang kerap dimanfaatkan jaringan tertentu tanpa menginfokan risiko kawasan konflik.

"Hal ini perlu menjadi perhatian karena tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk merekrut WNI tanpa memberikan informasi yang utuh mengenai risiko dan konsekuensinya. Apabila dari hasil pendalaman ditemukan unsur penipuan, eksploitasi, atau jaringan perekrutan, tentu perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Politikus Partai Golkar tersebut.

Ia mendorong penguatan edukasi serta sinergi antarlembaga demi menjamin keselamatan warga negara di luar negeri.

"Pada saat yang sama, upaya pencegahan juga perlu terus diperkuat. Masyarakat, khususnya WNI yang memperoleh tawaran pekerjaan di wilayah konflik, perlu mendapatkan informasi yang memadai agar dapat memahami risikonya dan mengambil keputusan secara lebih hati-hati," kata Dave.

Dave menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian agar kasus penipuan bermodus rekrutmen militer dapat dicegah sejak dini.

"Yang paling penting, perlindungan WNI tetap menjadi prioritas. Karena itu, koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, aparat penegak hukum, dan kementerian/lembaga terkait perlu terus diperkuat agar penanganannya berjalan secara terukur dan persoalan serupa dapat diantisipasi sejak awal," tambah Dave.

Ia berharap data valid dapat segera dirilis ke publik guna memastikan kepastian status para WNI tersebut.

"Kita berharap pendalaman yang sedang dilakukan dapat segera memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi sebenarnya. Yang terpenting, keselamatan dan perlindungan WNI tetap menjadi prioritas, sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi," katanya.