Gubernur Malut Perketat Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan akan menolak seluruh usulan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam APBD 2027 yang tidak memberikan dampak serta solusi nyata bagi permasalahan masyarakat di wilayahnya.

Langkah tegas tersebut diambil lantaran keterbatasan ruang fiskal Pemprov Maluku Utara. Saat ini, belanja pegawai telah menyedot anggaran sekitar Rp1,4 triliun atau 50 persen dari total APBD sebesar Rp2,8 triliun.

Guna memastikan efektivitas anggaran, Sherly meminta pimpinan OPD mengubah paradigma kerja dengan terjun langsung ke lapangan guna menyerap aspirasi nelayan, petani, guru, hingga tenaga kesehatan sebelum menyusun program berbasis data akurat.

"Tahun anggaran 2027, kalau OPD hanya datang mengusulkan program, saya akan tolak. Masih banyak persoalan masyarakat yang harus diselesaikan. Silakan turun ke lapangan, temui masyarakat, cari masalahnya, lalu hadirkan solusi," tegas Sherly, Gubernur Maluku Utara.

Ia mengingatkan bahwa dana APBD merupakan investasi publik yang bersumber dari rakyat, sehingga pemanfaatannya wajib dikembalikan untuk kesejahteraan dan pelayanan masyarakat luas.

"Anggaran itu bukan hak OPD, melainkan investasi rakyat. Tugas pemerintah dan ASN adalah menjadi jembatan yang mengubah harapan masyarakat menjadi kenyataan," ujarnya, Gubernur Maluku Utara.

Meskipun kondisi fiskal daerah terbilang berat, Pemprov Maluku Utara mencatatkan kinerja pengelolaan keuangan yang positif melalui serapan anggaran yang masuk lima besar nasional serta pembayaran gaji ASN yang tepat waktu.

Sejumlah penugasan khusus pun diberikan kepada dinas teknis, seperti percepatan jalan tani oleh Dinas Pertanian dan penambahan armada kapal nelayan target 1.000 unit mesin per tahun lewat kerja sama KUR oleh Dinas Perikanan.

Selain itu, Dinas Pendidikan diminta fokus mengoptimalkan dana BOSP dan Bosda senilai Rp131 miliar per tahun, sedangkan Dinas Kesehatan ditargetkan meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Seluruh rancangan program kerja OPD untuk tahun 2027 dijadwalkan bakal dipresentasikan di hadapan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah pada Agustus 2026 mendatang setelah pembahasan APBD Perubahan rampung.