Gubernur Maluku Utara Ungkap Separuh APBD untuk Belanja Pegawai

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengungkapkan bahwa sekitar 50 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk belanja pegawai, khususnya pembayaran gaji lebih dari 11.300 Aparatur Sipil Negara (ASN) di provinsi tersebut pada apel gabungan ASN di kantor gubernur, Sofifi, Senin 27 Juli 2026.

Menurut Sherly, besaran anggaran belanja pegawai mencapai Rp1,4 triliun yang setara dengan separuh dari total APBD Maluku Utara. Dana sebesar itu bukan hanya angka besar, tetapi juga mampu menyelesaikan berbagai kebutuhan infrastruktur strategis yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa Rp1,4 triliun cukup untuk membangun sisa sekitar 550 kilometer ruas jalan provinsi dengan konstruksi lapen dalam satu tahun, serta dapat menyelesaikan pembangunan jalan tani di seluruh desa di Maluku Utara dan membantu kebutuhan armada nelayan setempat.

Dalam perbandingan capaian pembangunan selama 26 tahun keberadaan Provinsi Maluku Utara, pemerintah baru mampu membangun sekitar 450 kilometer jalan hotmix, sehingga masih tersisa sekitar 550 kilometer ruas jalan yang belum tertangani.

"Selama 26 tahun kita baru menyelesaikan sekitar 450 kilometer jalan. Dengan Rp1,4 triliun, satu tahun saja bisa menyelesaikan sisa 550 kilometer jalan lapen," ujar Sherly.

Gubernur juga menyinggung kondisi petani yang masih menghadapi keterbatasan akses produksi akibat minimnya jalan tani.

"Petani setiap hari meminta jalan tani. Dengan anggaran sebesar itu, seluruh jalan tani di 1.185 desa sebenarnya bisa diselesaikan dalam satu tahun," ujar Sherly.

Meski demikian, Sherly menegaskan bahwa belanja pegawai adalah kewajiban pemerintah. Namun, ia menekankan bahwa besarnya porsi anggaran tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kinerja birokrasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pertanyaannya, Rp1,4 triliun dibayar untuk gaji belanja pegawai, apa yang Bapak-Ibu selesaikan untuk masyarakat?" tegas Sherly.

Ia mengingatkan bahwa ASN merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kepastian penghasilan, sehingga sudah semestinya memberikan pelayanan terbaik kepada publik.

"Kita diberkati untuk memberkati. ASN harus menjadi solusi bagi masyarakat, bukan sekadar menikmati gaji setiap bulan," ujar Sherly.