Investasi Maluku Utara Tembus Rp 40 Triliun Pada Triwulan II 2026

Realisasi investasi di Provinsi Maluku Utara menembus angka Rp 40,2 triliun pada triwulan II-2026 dan menempatkannya sebagai wilayah dengan pencapaian investasi terbesar ketiga di Indonesia, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Rabu (2/9/2026).

Secara agregat nasional, penerimaan investasi pada Semester I 2026 sudah menyentuh Rp 1.010,6 triliun. Angka tersebut setara dengan 49,5 persen dari target tahunan yang dipasang sebesar Rp 2.041,3 triliun serta menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.

Catatan kementerian menunjukkan terdapat 34 Usaha Besar di Maluku Utara yang mengantongi komitmen kemitraan Rp 7,89 triliun. Nilai kesepakatan resmi mencapai Rp 4,52 triliun, sedangkan realisasi lapangan pada periode 2021-2026 terdata sebesar Rp 3,53 triliun.

Sektor kerja sama yang dapat digarap mencakup katering, pasokan material, konstruksi, logistik, pengadaan suku cadang, hingga kebutuhan operasional industri lainnya.

"Angka ini menggambarkan peluang yang sangat besar. Namun, komitmen dan kesepakatan tersebut harus terus kita kawal agar menghasilkan transaksi dan realisasi kemitraan yang nyata," ujar Sona Maesana, Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Bidang Percepatan Hilirisasi dan Peningkatan Pengusaha Nasional.

Pemerintah meminta Usaha Besar membuka akses informasi pengadaan secara transparan serta memberikan pembinaan standar kepada para pemasok di daerah.

"Investasi yang berhasil adalah investasi yang tumbuh bersama daerah tempat investasi tersebut dijalankan," kata Sona Maesana, Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Bidang Percepatan Hilirisasi dan Peningkatan Pengusaha Nasional.

Langkah penguatan sektor usaha daerah ini juga dibahas dalam agenda Diseminasi Kebijakan Kemitraan Usaha Nasional yang melibatkan 160 pelaku UMKM di Kota Ternate.

"Pemerintah mendorong agar kebutuhan usaha besar dapat dipertemukan dengan calon vendor lokal yang memiliki legalitas dan kesiapan usaha. Pemerintah pusat dan daerah memastikan proses kemitraan dapat direalisasikan, dipantau dan dikawal dengan baik," jelas Delfinur Rizky Novihamzah, Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.