Jelang HUT RI ke-81, Ekonom INDEF Soroti Transformasi Struktur Ekonomi

Jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-81 Tahun, Indonesia masih menghadapi tantangan besar memajukan kesejahteraan umum yang adil dan setara dengan negara-negara lain. Kondisi ini disebut perlu melakukan transformasi pada struktur ekonomi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini menjelaskan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas yang ditekankan dalam konstitusi.

Hal ini sejalan dengan tema HUT RI ke-81, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.

"Sudah ada kemajuan yang berarti dalam mencapai tujuan kesejahteraan umum tetapi masih jauh dari adil dan setara dengan negara-negara lain," ungkap Didik dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/8/2026).

Didik menjelaskan, perekonomian Indonesia sempat terpuruk pada tahun 1998 dengan pendapatan sekitar US$ 455 per kapita. Kondisi tersebut ditangani dengan baik oleh Presiden ke-3 B. J. Habibie secara perlahan terwujud stabilitas ekonomi dan politik.

Kala itu Habibie berhasil menurunkan nilai tukar dari Rp 16.400 per dollar menjadi Rp 6 500 per dollar. Kemudian terbit Undang-Undang (UU) Bank Indonesia (BI) Independen dan UU Anti-Monopoli dibuat, demokrasi dibuka, pers bebas dikembangkan, tahanan politik dibebaskan.

Pada kepemimpinan selanjutnya, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, kembali memperkuat perkembangan ekonomi dan membawa Indonesia masuk menjadi negara besar dalam ekonomi, yakni G-20 dengan pendapatan US$ 5.000 per kapita.

"Di balik kemajuan tersebut, Indonesia ternyata masih belum setera dengan negara lain yang berkembang bersama dalam 4-5 dekade terakhir ini," jelasnya.

Didik menjelaskan, sekitar tahun 1960-an pendapatan Indonesia dan Korea Selatan tidak jauh berbeda. Namun setelah 50 tahun pendapatan Korea Selatan naik 7 kali dari pendapatan Indonesia. Selain itu, RI juga masih menghadapi tantangan pada kelas menengah.

Berdasarkan studi LPEM FEB UI, sebanyak 8,5 juta orang keluar dari kelas menengah. Menurutnya, angka tersebut turun kelas dan semakin miskin. Pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), akarobat politik disebut lebih gencar dilakukan daripada membangun strategi dan kebijakan ekonomi.

LPEM UI mencatat pada tahun 2018 jumlah kelas menengah sekitar 60 juta orang. Kemudian pada tahun 2023 tinggal sekitar 52 juta orang (18,8% populasi).

"Ini merupakan pertanda bahwa kesejahteraan golongan menengah dan bawah masih menjadi masalah besar di negeri ini," tegasnya.

Kemudian pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mewarisi penurunan kesejahteraan golongan masyarakat yang sudah naik kelas, lalu turun kembali karena pertumbuhan ekonomi hanya bergerak moderat 5% yang didukung oleh perkembangan golongan atas.

Didik menilai, golongan menengah terus tergerus tabungannya sebagaimana terlihat pada kelompok penabung paling bawah dengan nilai Rp 100 juta ke bawah yang menurun jumlahnya, dari 292 juta tabungan pada tahun 2019 dengan rata-rata nilai tabungan 2,9 juta per tabungan menjadi 666 juta tabungan dengan nilai rata-rata hanya 2,7 juta per tabungan.

Sementara itu, golongan atas pemilik akun di atas Rp 5 miliar meningkat jumlahnya dari 8.500 orang menjadi 129 ribu orang dengan rata-rata tabungan meningkat dari Rp 24 miliar per tabungan menjadi Rp 35 miliar per tabungan.

"Meskipun selama kemerdekaan ini cukup banyak kemajuan, namun Presiden Prabowo berdiri sebagai pemimpin dalam kondisi tidak ideal. Ketika kelas menengah turun dan ketika tabungan masyarakat tergerus, maka daya tahan terhadap guncangan ekonomi menurun; konsumsi barang tahan lama ditunda; investasi pendidikan dan kesehatan keluarga dikurangi," ungkapnya.

Didik mengatakan, masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat melahirkan kecemasan tentang masa depan pekerjaan dan pendapatan. Dalam ekonomi perilaku, kehilangan rasa aman sering kali mempengaruhi persepsi terhadap pemerintah dan kebijakan.

Didik menyebut, kondisi ini mesti menjadi perhatian karena akan merupakan sumber destabilisasi ekonomi dan sosial politik. Menurutnya, Prabowo perlu mengubah haluan kebijakan yang lebih dominan pada peran negara ketimbang mengembangkan swasta dan pasar.

"Presiden Prabowo sepanjang saya dengar pidatonya berkali-kali Indonesia dikuasai konglomerasi dan kredit bank menjadi kasir pengusaha besar. Karena itu, struktur ekonomi ini harus ditransformasikan dari struktur ekonomi segitiga yang berpucuk ke atas menjadi struktur ekonomi belah ketupat dimana porsi tengah dan kelas menengahnya kuat," jelasnya.

Didik menambahkan, transformasi bisa didorong lebih cepat saat politik dan kebijakan ekonomi harus berorientasi keluar. Menurutnya, ekonomi nasional akan kuat jika jaringan ke luar negeri kuat sehingga bersaing di pasar internasional dengan perolehan devisa yang besar.

"Indonesia dalam hal ini, yaitu perdagangan luar negeri, sudah kalah jauh dengan Vietnam. Ini yang harus dikejar untuk mengajar pertumbuhan 6-7%," pungkasnya.