Ekonom Indef: Indonesia Perlu Ubah Orientasi Kebijakan Ekonomi Jadi Outward Looking

Penulis : Prisma Ardianto 17 Aug 2026 | 19:44 WIB

Pekerja melakukan aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, belum lama ini. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

JAKARTA, investor.id – Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menilai Indonesia perlu mengubah orientasi kebijakan ekonominya dari inward looking menjadi lebih outward looking. Menurutnya, penguatan sektor luar negeri menjadi salah satu syarat agar Indonesia mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke level 6%-7%.

Didik berpandangan, ketergantungan pada sumber daya alam dan kekuatan pasar domestik belum cukup untuk mendorong transformasi ekonomi. Indonesia perlu memperkuat jaringan perdagangan luar negeri, meningkatkan daya saing di pasar internasional, serta mengejar perolehan devisa yang lebih besar.

“Apakah transformasi ini bisa dilakukan dengan kebijakan inward looking dan hanya fokus pada sumber daya alam? Jawaban saya belum bisa,” kata Didik dalam refleksi ekonomi memperingati Kemerdekaan RI, pada Senin (17/8/2026).

Menurut dia, politik dan kebijakan ekonomi Indonesia perlu lebih berorientasi ke luar dengan memperkuat sektor eksternal. Dengan demikian, ekonomi nasional tidak hanya bertumpu pada aktivitas di dalam negeri, tetapi juga mampu memanfaatkan pasar internasional sebagai sumber pertumbuhan.

“Ekonomi nasional justru akan kuat jika jaringan ke luar atau ekonomi sektor luar negeri kuat sehingga bersaing di pasar internasional dengan perolehan devisa yang besar,” ujar Didik.

Didik menilai Indonesia masih menghadapi persoalan dalam perdagangan luar negeri jika dibandingkan dengan negara berkembang lain, terutama Vietnam. Karena itu, penguatan sektor eksternal dinilai menjadi salah satu pekerjaan yang perlu dikejar untuk mendukung akselerasi pertumbuhan.

“Indonesia dalam hal ini--yaitu perdagangan luar negeri--sudah kalah jauh dengan Vietnam. Ini yang harus dikejar untuk mengejar pertumbuhan 6-7%,” tutur Didik.

Menurut Didik, perubahan orientasi ekonomi tersebut penting karena Indonesia membutuhkan sumber pertumbuhan baru. Pertumbuhan ekonomi yang selama ini bergerak moderat di kisaran 5% dinilai belum cukup untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Didik mengaitkan persoalan tersebut dengan kondisi kelas menengah Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Berdasarkan studi LPEM FEB UI yang dikutipnya, jumlah kelas menengah turun dari sekitar 60 juta orang atau 23% populasi pada 2018 menjadi sekitar 52 juta orang atau 18,8% populasi pada 2023.

Artinya, terdapat sekitar 8,5 juta orang yang keluar dari kelompok kelas menengah. Menurut Didik, kondisi tersebut menjadi tanda bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat menengah dan bawah masih menjadi tantangan besar bagi perekonomian Indonesia.

Didik menilai Presiden Prabowo Subianto mewarisi kondisi ekonomi yang tidak ideal, terutama setelah terjadi penurunan kesejahteraan sebagian masyarakat yang sebelumnya telah naik kelas.

“Presiden Prabowo mewarisi penurunan kesejahteraan golongan masyarakat yang sudah naik kelas lalu turun kembali karena pertumbuhan ekonomi hanya bergerak moderat 5% saja,” ujar Didik.

Menurut dia, kondisi tersebut juga tercermin dari perkembangan tabungan masyarakat. Didik memaparkan, kelompok penabung dengan nilai simpanan Rp 100 juta ke bawah disebut semakin banyak, dari 292 juta tabungan pada 2019 dengan rata-rata nilai Rp 2,9 juta per tabungan menjadi 666 juta tabungan dengan rata-rata nilai Rp 2,7 juta per tabungan.

Sebaliknya, jumlah pemilik akun dengan simpanan di atas Rp 5 miliar meningkat dari 8.500 orang menjadi 129 ribu orang. Rata-rata nilai tabungannya juga naik dari Rp 24 miliar menjadi Rp 35 miliar.

Didik menyebut kondisi itu menunjukkan adanya persoalan dalam distribusi hasil pertumbuhan ekonomi. Ketika kelas menengah tergerus dan tabungan masyarakat menurun, kemampuan rumah tangga untuk menghadapi guncangan ekonomi juga menjadi lebih terbatas.

Transformasi Struktur Ekonomi

Editor: Prisma Ardianto

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Prabowo: Ekonomi RI Tetap Kokoh, Defisit APBN 0,91% per Juli 2026

Menjaga Resiliensi Ekonomi dari Perangkap Ganda: Energi dan Pangan

Purbaya: PPh 22 Marketplace Bisa Ditunda Lagi Jika Ekonomi Belum Pulih

Konsumsi Melambat, Kelas Menengah Makin Terjepit

Mal hingga Pameran Tetap Ramai, tetapi Konsumen Makin Tersegmentasi

National 3 menit yang lalu Wamendagri: WFH 18 Agustus 2026 Bersifat Imbauan Wamendagri Bima Arya menegaskan WFH 18 Agustus 2026 bukan kewajiban, melainkan imbauan untuk memberi fleksibilitas perayaan kemerdekaan.

Lifestyle 11 menit yang lalu Teknologi Terbaru CT Scan dan Cath Lab Cegah Pasien ke Luar Negeri Sektor pelayanan kesehatan di Indonesia terus berbenah diri, termasuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menyediakan teknologi terbaru. Harapannya dapat mencegah pasien Indonesia berobat ke luar negeri.

Macroeconomy 14 menit yang lalu Didik: Indonesia Harus Ubah Haluan dari Inward ke Outward Looking Ekonom Didik J Rachbini menilai Indonesia perlu memperkuat sektor luar negeri untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6%-7%.

Macroeconomy 1 jam yang lalu Neraca Perdagangan Juli Diprediksi Membaik Seiring Harga Minyak yang Lebih Stabil Stabilnya harga minyak dan kinerja ekspor nonmigas menjadi faktor yang diharapkan mendorong perbaikan neraca perdagangan Indonesia.

National 1 jam yang lalu HUT ke-81 RI, Sejumlah Menteri Turun Langsung Tangani Gempa NTT Sejumlah menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih berada di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada momentum peringatan HUT ke-81 RI.

Macroeconomy 2 jam yang lalu BI Hadirkan Kartu Kredit Indonesia bagi Segmen Ritel Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen ritel pada 17 Agustus 2026.

Tag Terpopuler

Terpopuler

Harga Emas Perhiasan Hari Ini, Minggu 16 Agustus 2026, Cek Rinciannya

Harga Emas Perhiasan Hari Ini, Senin 17 Agustus 2026, Cek Rinciannya Saham Bank Besar yang Murah Meriah, Potensi Cuan Dekati 30%

Nasib Charoen Pokphand (CPIN) di Tengah Pemangkasan Penerima MBG Adu Potensi Cuan Saham Batu Bara, BUMI Menang Telak

Penulis : Prisma Ardianto 17 Aug 2026 | 19:44 WIB

Didik melihat penguatan kelas menengah sebagai bagian penting dari transformasi struktur ekonomi Indonesia. Menurut dia, struktur ekonomi perlu bergeser dari bentuk segitiga yang berpucuk ke atas menjadi struktur belah ketupat dengan porsi kelas menengah yang lebih kuat.

Ia juga menilai arah kebijakan Presiden Prabowo saat ini lebih dominan memberikan peran kepada negara dibandingkan pengembangan sektor swasta dan mekanisme pasar. Perubahan tersebut, menurut Didik, berkaitan dengan pandangan bahwa struktur ekonomi Indonesia masih dikuasai konglomerasi dan pembiayaan perbankan lebih banyak mengalir kepada pengusaha besar.

Namun, transformasi struktur ekonomi tersebut tidak cukup dilakukan hanya dengan memperbesar peran negara. Bagi Didik, penguatan sektor eksternal tetap diperlukan agar pertumbuhan ekonomi memiliki basis yang lebih kuat.

“Karena itu, struktur ekonomi ini harus ditransformasikan dari struktur ekonomi segitiga yang berpucuk ke atas menjadi struktur ekonomi belah ketupat di mana porsi tengah dan kelas menengahnya kuat,” kata Didik.

Dia menambahkan, penguatan sektor luar negeri dapat menjadi bagian dari upaya mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dengan orientasi yang lebih terbuka terhadap pasar internasional, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya saing sekaligus memperoleh devisa dalam jumlah lebih besar.

Didik menegaskan, perubahan strategi ekonomi tersebut pada akhirnya diperlukan agar kemajuan ekonomi Indonesia tidak berhenti pada pertumbuhan moderat, tetapi mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang berkembang lebih cepat.

Prabowo: Ekonomi RI Tetap Kokoh, Defisit APBN 0,91% per Juli 2026

Purbaya: PPh 22 Marketplace Bisa Ditunda Lagi Jika Ekonomi Belum Pulih

National 4 menit yang lalu Wamendagri: WFH 18 Agustus 2026 Bersifat Imbauan Wamendagri Bima Arya menegaskan WFH 18 Agustus 2026 bukan kewajiban, melainkan imbauan untuk memberi fleksibilitas perayaan kemerdekaan.

Lifestyle 12 menit yang lalu Teknologi Terbaru CT Scan dan Cath Lab Cegah Pasien ke Luar Negeri Sektor pelayanan kesehatan di Indonesia terus berbenah diri, termasuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menyediakan teknologi terbaru. Harapannya dapat mencegah pasien Indonesia berobat ke luar negeri.

Macroeconomy 15 menit yang lalu Didik: Indonesia Harus Ubah Haluan dari Inward ke Outward Looking Ekonom Didik J Rachbini menilai Indonesia perlu memperkuat sektor luar negeri untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6%-7%.