Anggota Komisi I DPRD Jabar Terima Massa GAUM-K dan GMKR yang Menolak Safari Politik Jokowi di Bandung

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat membuka ruang audiensi bagi massa aksi dari Gerakan Umat Melawan Kezoliman dan Gerakan Masyarakat Merebut Kedaulatan Rakyat (GAUM-K dan GMKR).

Langkah ini diambil untuk mendengarkan aspirasi massa yang menolak agenda safari politik mantan Presiden Joko Widodo di wilayah Jawa Barat.

Pertemuan audiensi tersebut berlangsung berbarengan dengan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Selasa (14/7/2026).

Lebih dari sepuluh perwakilan massa diterima langsung oleh jajaran anggota Komisi I DPRD Jabar yang dipimpin oleh Ketua Komisi Rahmat Hidayat dari Fraksi Partai Gerindra.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh anggota komisi lainnya, yaitu Muhamad Sidkon Djampi dari PKB, Yod Mintaraga dari Partai Golkar, serta George Edwin Sugiharto dari Fraksi Partai Gerindra.

Alasan Penolakan Safari Politik

Dalam audiensi tersebut, perwakilan massa aksi membeberkan sejumlah alasan penolakan terhadap kegiatan mantan presiden di tanah Pasundan.

Salah satu perwakilan gerakan, Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, menegaskan bahwa agenda kunjungan tersebut sarat akan muatan politik praktis.

Pihaknya menilai kegiatan safari tersebut diduga menunggangi kebudayaan lokal Jawa Barat demi kepentingan politik tertentu.

Selain itu, Sugeng menyoroti laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang sempat mengaitkan nama mantan presiden tersebut.

"Hal ini menjadi alasan mengapa kami tolak di Jabar. Seandainya PSI berhasil, Jokowi banyak uangnya, dan sangat merugikan bangsa Indonesia," kata Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, Selasa (14/7/2026).

Respons Komisi I DPRD Jabar

Pihak DPRD Jawa Barat menyatakan menerima seluruh dokumen tuntutan serta aspirasi yang disampaikan secara langsung oleh perwakilan massa.

Berikut adalah daftar anggota legislatif dari Komisi I DPRD Jabar yang hadir menerima audiensi perwakilan massa:

Anggota Fraksi Gerindra, George Edwin Sugiharto, memastikan bahwa seluruh berkas aspirasi akan segera diteruskan kepada jajaran pimpinan dewan.

"Makasih aspirasi artinya ini hak rakyat, kami terima dan akan kami sampaikan ke pimpinan. Nanti Aspirasi GAUM-K dan GMKR sudah kami terima secara tertulis maupun langsung secara lisan," ujar George Edwin Sugiharto, Selasa (14/7/2026).

George menambahkan bahwa komisi belum bisa memberikan sikap atau keputusan lebih lanjut sebelum laporan resmi masuk ke meja pimpinan.

"Kami terima, tapi nanti akan kami sampaikan ke pimpinan. Ini merupakan hak konstitusional masyarakat, nanti pimpinan akan menindaklanjuti," ucap George Edwin Sugiharto, Selasa (14/7/2026).

Lima Tuntutan GAUM-K dan GMKR

Massa aksi juga menyerahkan pernyataan sikap tertulis yang memuat lima poin tuntutan utama kepada DPRD Jawa Barat.

Poin pertama menegaskan penolakan keras terhadap kehadiran mantan presiden yang dinilai memanfaatkan nilai budaya Jawa Barat untuk kampanye.

Kedua, mendesak PPATK, KPK, dan Kejaksaan Agung memeriksa aliran dana safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena dicurigai memuat unsur korupsi.

Ketiga, meminta DPRD Jabar mengeluarkan pernyataan sikap resmi yang menentang aktivitas kampanye dini dan terselubung dari figur politik mana pun.

Keempat, mengajak masyarakat Jawa Barat untuk tetap waspada terhadap potensi sebaran politik uang dan materialisme.

Kelima, mendesak aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas guna mengadili mantan presiden atas pertanggungjawaban kebijakan politiknya di masa lalu.