DPRD DKI Usulkan Pajak Tahunan untuk Mobil Listrik Optimalkan PAD

Penggunaan mobil listrik di Jakarta yang terus bertambah mendorong DPRD DKI Jakarta mengusulkan pengenaan pajak tahunan pada kendaraan listrik untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilansir dari Detik Oto. Usulan ini muncul dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Perubahan 2026. Ketua Banggar Suhud Alynudin menyatakan bahwa peningkatan jumlah kendaraan listrik perlu diimbangi regulasi perpajakan yang sesuai karena kendaraan listrik menggunakan jalan yang dibangun melalui APBD.

"Sekarang kendaraan listrik semakin banyak dan tentu menggunakan jalan serta sarana yang dibangun melalui APBD. Karena itu ada usulan agar diberlakukan pajak kendaraan listrik," ujar Suhud.

Usulan tersebut dibahas bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta, dengan anggota Komisi C Lukman Hakim yang mendukung penyusunan regulasi pajak kendaraan listrik. "Kami meminta ada regulasi," kata Lukman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati mengungkapkan potensi pajak kendaraan listrik hingga Juni 2026 mencapai Rp 573 miliar, dengan potensi BBNKB sekitar Rp 1,57 triliun. Jumlah kendaraan listrik di Jakarta tercatat mencapai sekitar 220 ribu unit.

Lusiana menambahkan jika insentif daerah tetap diterapkan, Pemprov DKI dapat meraih penerimaan sekitar Rp 4 triliun dari pajak kendaraan listrik. "Kalau seluruh kendaraan listrik tetap dibebaskan, potensi kehilangan penerimaan bisa mencapai sekitar Rp 5,7 triliun," ujarnya. Usulan ini merujuk pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 yang berlaku sejak 1 April 2026, yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan PKB dan BBNKB kendaraan listrik.

Meski ada rencana pengenaan pajak, Surat Edaran Mendagri meminta pemberian insentif berupa pembebasan pajak kendaraan listrik sehingga Pemprov DKI Jakarta masih membebaskan pajak mobil listrik hingga kini.