DPR dan TAUD Soroti Dugaan Keterlibatan Ormas dalam Kerusuhan Pejompongan

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti aksi kekerasan serta dugaan keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kerusuhan pascademonstrasi yang terjadi di Pejompongan, Jakarta Pusat, pada 27 hingga 28 Agustus 2026. Aksi lapangan dari kelompok massa berikat kepala putih tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa warga sipil bernama Bambang Setiawan, seorang pedagang cermin, serta melukai sejumlah warga lain di kawasan KS Tubun dan Pejompongan Raya. TAUD mengidentifikasi pergerakan massa terorganisasi ini terbagi dalam tiga gelombang menggunakan bus, truk, hingga penyisiran berbasis kekerasan dengan membawa senjata tumpul seperti bambu, kayu, dan tongkat.

Anggota TAUD Gema Gita Persada menduga adanya pengondisian dan pemfasilitasan oleh pihak aparat terhadap rombongan berikat kepala putih saat melintas di jalan tol tanpa membayar.

"Mereka beriring-iringan, melenggang di dalam tol, serta di beberapa titik diiringi sejumlah aparat yang mengacungkan ibu jarinya ketika massa berikat kepala putih tersebut bernyanyi-nyanyi sepanjang perjalanan," ujar anggota TAUD, Gema Gita Persada, di kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026). Gema juga menemukan bahwa kelompok ini diisi oleh sejumlah orang berpawakan tegap yang melancarkan pengeroyokan terpisah di beberapa titik jalan utama.

"TAUD menemukan bahwa terdapat sekelompok orang berikat kepala putih berbadan tegap," ujar Gema. Pengerahan kelompok tersebut dinilai sebagai upaya sistematis untuk memicu perpecahan di tingkat masyarakat sekaligus menghindari akuntabilitas pengamanan negara.

"Kami menilai bahwa hal tersebut merupakan bentuk atau upaya dari negara untuk mempertebal konflik horizontal dan sebagai upaya dari negara untuk mereduksi atau menghilangkan mekanisme pertanggungjawaban dari negara itu sendiri," tegas Gema. Sementara itu, Aktivis KontraS Dimas Bagus Arya menyebutkan bahwa pihaknya masih meneliti pihak yang bertanggung jawab atas dukungan fasilitas terhadap massa tersebut. "Kami masih belum yakin betul identitas kelompok ini siapa dan bagaimana fasilitas-fasilitas apakah disponsori negara atau itu difasilitasi oleh negara atau penyelenggara negara, atau juga dalam tanda kutip ada pembiaran dari kelompok aparat keamanan," ujar Dimas Bagus Arya.

Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aparat penegak hukum menindak tegas seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam bentrokan tersebut.

"Jadi kami meminta pada aparat terkait bisa menyelidiki dan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya, dan menuntaskan masalah ini dengan bukti-bukti yang kuat. Bila memang terbukti ya harus diselesaikan dengan tuntas," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/9/2026). Ketua DPR RI tersebut menekankan pentingnya penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh peristiwa yang terjadi, termasuk saat ditanya mengenai dugaan keterlibatan GRIB Jaya dan kedatangan Hercules. "Ya kita minta semuanya itu diselidiki oleh pihak penegak hukum dengan tuntas dan kita lihat apa yang terjadi dan ya dituntaskan dengan sebaik-baiknya," kata Puan.

Respons lain disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang mengonfirmasi bahwa Kementerian Dalam Negeri belum menerima laporan resmi mengenai pelanggaran ormas dalam insiden tersebut.

"Secara resmi belum ada (laporan). Kami hanya memonitor lewat media saja," kata Bima Arya Sugiarto di Mako Marinir Kwitang, Selasa (1/9/2026). Bima menambahkan bahwa penindakan terhadap ormas yang terdaftar atau berbadan hukum harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

"Sekali lagi kita harus cek dulu, apakah ormas ini terdaftar atau berbadan hukum. Kalau terdaftar, sekali lagi urusan Kemendagri. Kalau berbadan hukum, di Kementerian Hukum dan ada proses hukum di situ sesuai dengan undang-undang," jelas Bima. Pihak kepolisian menegaskan saat ini masih menganalisis rekaman video di lokasi kejadian untuk memburu pelaku penganiayaan serta memastikan gambar pelaku yang sempat beredar di masyarakat merupakan hasil rekayasa.