DPR Soroti Isu Pengadaan Kipas Angin Kopdes Rp1,8 Triliun

Komisi VI dan Komisi XI DPR RI menyoroti dugaan ketidaktransparan pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam rapat kerja bersama pemerintah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (15/7/2026) dan Kamis (16/7/2026).

Sorotan tajam ini pertama kali dilontarkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, yang meminta klarifikasi langsung kepada Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengenai kepastian kabar yang tengah beredar luas di media sosial tersebut.

Mufti menilai estimasi anggaran tersebut tidak efisien dan tidak masuk akal jika dibandingkan dengan harga eceran barang sejenis di platform belanja daring yang jauh lebih murah.

"Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta yang nilainya Rp 1,8 triliun. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tetapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini" ujar Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR RI.

Ia menambahkan penjelasan mengenai perbandingan harga satuan kipas angin berdiri merek terkenal yang ia temukan di pasaran.

"Lalu kemudian kalau Bapak bisa cek di Shopee, di Tokopedia, harganya lebih murah lagi, Pak, hanya Rp 300.000-an kan. Itu kalau beli satuan. Artinya kalau pemerintah beli dalam jumlah ribuan, ratusan, bahkan 1,8 juta begitu, artinya pastinya akan jauh lebih murah dari Rp 300.000 yang kita temukan di Shopee dan Tokopedia.

Itu kipas angin yang standing loh, Pak. Yang hembusan anginnya bisa mungkin bisa apa? Menghempaskan tikus-tikus di KDMP begitu" jelas Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR RI.

Selain itu, ia juga menuntut agar pemerintah segera membuat sistem keterbukaan informasi yang jelas agar masyarakat bisa ikut memantau penggunaan uang negara.

"Pada kesempatan kali ini kami minta setiap pengadaan untuk Kopdes Merah Putih, kami minta dibikin dashboard, agar rakyat tahu ada pengadaan apa di sana, tujuannya, berapa harganya agar kita semua bisa memantau. Karena setiap satu rupiah yang dikucurkan wajib dipertanggungjawabkan kepada kita" tegas Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR RI.

Merespons pertanyaan tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono membantah bahwa kementeriannya mengelola proses pengadaan barang tersebut dan memberikan analogi mengenai variasi harga produk spesifik.

"Soal kipas angin ini saya enggak tahu. Ini kalau pengadaannya bukan kami, Pak. Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini Rp 11.465.000. Tapi itu, saya enggak tahu persis" kata Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Ferry menerangkan bahwa pihaknya kini terus menyempurnakan keandalan pangkalan data digital guna menjamin tata kelola program yang transparan.

"Tapi itu saya enggak tahu persis. Itu mengenai dashboard-nya, Pak, memang di situlah pentingnya sistem informasi manajemen Koperasi Desa. Karena nanti itu akan diperlihatkan semuanya dan dashboard-nya bisa diakses siapa pun untuk melihat termasuk juga proses perencanaan pengadaan sampai juga dengan implementasi programnya" imbuh Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota mengkritik balik langkah anggota dewan yang dianggap melempar tuduhan ke ruang publik tanpa konfirmasi data yang matang.

“Sehingga sebetulnya, itu sebetulnya sikap-sikap beliau seperti itu sangat merendahkan dan tidak menjunjung tinggi kehormatan badan Dewan Perwakilan Rakyat” ucap Joao Angelo de Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Ia meminta seluruh pihak menahan diri dari menyebarkan narasi provokatif demi kelancaran agenda pembangunan wilayah pedesaan.

“Di mana itu orang-orang yang kita pilih, dipilih oleh rakyat, orang-orang yang terbaik harusnya sebelum mereka bicara, mereka harus mengumpulkan data yang benar-benar sehingga tidak menjadi hanya narasi-narasi kosong yang hanya memprovokasi masyarakat” tambah Joao Angelo de Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Joao juga mengimbau agar kebenaran informasi dikembalikan kepada pihak yang pertama kali menggulirkan isu tersebut ke publik.

“Kan harus ada ketepatan, harus ada kebenaran, dan harus ada kejujuran daripada data itu. Karena kalau tidak, menjadi satu fitnah yang seolah-olah hanya memprovokasi masyarakat” ucap Joao Angelo de Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Ia menyayangkan sikap anggota dewan yang dinilai lebih mengutamakan popularitas personal dibanding ketenteraman publik.

“Hanya sebetulnya mencari panggung yang artinya tidak ini, ya, kurang pantas dan kurang ini sebagai seorang anggota dewan yang dipilih oleh rakyat seharusnya bisa menjaga dan memberikan ketenteraman dalam setiap statement-nya” lanjut Joao Angelo de Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Ketika didesak mengenai kebenaran data pengadaan bernilai fantastis tersebut, ia memberikan respons bernada sindiran.

“Kalau saya bilang bodong, Anda provokasi, tapi sepertinya begitu juga, sih. Enggak apa-apa juga ditulis” jawab Joao Angelo de Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Joao memaparkan bahwa korporasinya mengurusi puluhan jenis penyediaan fasilitas pendukung di luar unit kendaraan angkut.

“Rincian detailnya nanti mungkin bisa baca di kemarin waktu saya kasih di salah satu media sosial, itu kan saya sempat di-broadcast, itu di situ ada detail harganya satu per satu dan barangnya. Mungkin itu lebih detail daripada saya ngomong di sini, pasti juga tidak lengkap” pungkas Joao Angelo de Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Isu ini melebar ke Komisi XI DPR RI, di mana Anggota Komisi XI Harris Turino mendesak keterlibatan LKPP dan BPKP untuk memeriksa dugaan pemborosan anggaran proyek-proyek besar, termasuk pengadaan kaos kaki di Badan Gizi Nasional (BGN).

"Yang kami lihat adalah kasat mata di publik, pengadaan 115 ribu kendaraan pikap untuk KDMP. Apakah LKPP tidak diajak? Kalau tidak diajak, apakah tidak ada inisiatif dari LKPP? Ini harus dilakukan tender secara terbuka" kata Harris Turino, Anggota Komisi XI DPR RI.

Harris menyoroti total nilai pengadaan fisik di beberapa instansi yang dinilai sangat besar namun tidak melalui mekanisme lelang terbuka.

"Bahkan lebih lucu lagi, ini kan angkanya Rp20-24 triliun pengadaan (pikap) dan kaos kaki di BGN. Dan yang paling akhir, pengadaan 1,8 juta kipas angin senilai Rp1,8 triliun. Ini kan pengadaan yang jelas-jelas kasat mata" ujarnya.

Ia juga mendorong LKPP meningkatkan peran strategisnya guna meningkatkan efisiensi penggunaan dana APBN ke depannya.

"Rasanya di sini peranan LKPP ke depannya akan lebih strategis kalau mampu untuk menangani masalah-masalah yang seperti ini. Jangan hanya laporan keuangan. Berapa besar sih efisiensi yang berhasil diciptakan karena keberadaan LKPP?" kritiknya.

Lebih jauh, Harris meminta BPKP sebagai pengawas internal pemerintah aktif mengaudit program strategis nasional demi mencegah penyimpangan anggaran.

“Apakah BPKP melihat realitas yang ada? Kita tahu BGN pucuk pimpinannya bermasalah, kita tahu di KDKMP banyak masalah yang terjadi di lapangan, di dalam pembangunan gudang-gudangnya. Apakah BPKP sebagai auditor internal pernah merasa terpanggil untuk kemudian melakukan inisiatif pemeriksaan?” ucap Harris Turino, Anggota Komisi XI DPR RI.

Ia mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa pengawasan preventif sangat krusial bagi proyek bernilai triliunan rupiah agar tidak merugikan keuangan negara.

“Asal sebagai auditor internal, paling tidak melakukan assurance consulting, evaluasi, review, monitoring, dan internal audit untuk mencegah hal-hal yang ‘lucu-lucu’ tidak terjadi pada proyek-proyek yang menghabiskan dana yang sangat besar” tuturnya.