Kemenkeu Koordinasi Penarikan SAL dengan DPR dan BI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia serta meminta persetujuan DPR RI sebelum menarik dana Saldo Anggaran Lebih dari sistem keuangan negara pada Rabu (2/9/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Langkah penundaan penarikan secara mendadak tersebut diambil guna menekan risiko munculnya kejutan likuiditas di industri perbankan. Saat ini, dana negara sebesar Rp 200 triliun tersebut ditempatkan di Bank Indonesia dan sejumlah bank BUMN dengan masa penempatan diperpanjang hingga Juli 2027.

Pengelolaan dana cadangan negara di perbankan disesuaikan dengan manajemen arus kas pemerintah demi menjaga kestabilan moneter.

"Kan kita bekerja sama dengan bank sentral, nanti kalau kita terpaksa narik pun, itu kan SAL ya. SAL itu nggak dipakai sebelum dapat persetujuan DPR kan. Sebagian taruh di BI, sebagian taruh di sistem perbankan sesuai dengan kebutuhan manajemen cashflow kita," ungkap Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Pemerintah mencatat bahwa kebijakan penahanan penarikan dana ini memberikan dampak positif bagi stabilitas industri jasa keuangan. Komunikasi berkelanjutan dengan bank sentral terus dilakukan agar porsi uang primer tetap aman saat dana tersebut nantinya direalisasikan.

"Kebetulan berdampak positif ke perbankan. Jadi itu cuma kebetulan saja. Kalau memang kita mau dipakai, nanti kita komunikasi dengan bank sentral sehingga yang tadi base money, itu nggak terganggu," pungkasnya.

Sesuai aturan perundang-undangan dalam rapat kerja penetapan asumsi dasar RUU APBN TA 2027, DPR mewajibkan pemerintah memohon izin terlebih dahulu sebelum menggunakan cadangan kas tersebut. Ketua Komisi XI DPR Misbakhun menekankan pentingnya pengelolaan dana secara terukur sebagai penyangga ketidakpastian fiskal.

"Pengelolaan SAL agar tetap dilakukan secara prudent dan optimal sebagai instrumen penyangga atau fiscal buffer dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko fiskal," ungkap Misbakhun dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).